.png "Author Photo"){kind=small}
Abyadi Siregar
MEDAN - Rencana Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution untuk menerapkan kebijakan sekolah lima hari, dinilai jangan menjadi alasan terselubung untuk efesiensi anggaran dan jangan sampai kebijakan ini mengurangi anggaran pendidikan dan dialihkan ke sektor lain.
Hal ini disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut periode 2013-2023, Abyadi Siregar kepada wartawan, Senin 9 Juni 2025.
"Jangan korbankan pendidikan demi kepentingan lain. Ia menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan lebih terkesan lucu-lucu alias lawak-lawak."tegasnya.
Menurutnya, Bobby ingin mengikuti kebijakan populernya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Namun sayangnya, kebijakan ini tidak menarik. Apalagi alasannya agar siswa lebih dekat dan banyak waktu dengan orang tua, serta mendukung pariwisata.
"Metode mana dan analisis mana yang dipakai untuk kedua alasanan tersebut. Ini, terkesan lucu dan sangat lawak-lawak,” kata Abyadi
Lanjutnya, dalam kerangka otonomi daerah memang pemerintah provinsi memiliki kewenangan mengatur pendidikan. Namun, kebijakan tersebut seharusnya dirumuskan secara matang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Jangan menafsirkan kewenangan ini secara kebablasan. Dinas Pendidikan memiliki peran strategis untuk memberikan masukan yang benar kepada gubernur agar keputusan yang diambil tepat,” tegasnya.
Direktur MATA Pelayanan Publik lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pelayanan publik itu juga menilai, dua alasan tersebut, bukan bagian dari mendorong murid lebih giat belajar atau mencerdaskan generasi bangsa. Justru lebih memberi ruang anak-anak untuk santai dan bermain,” ujarnya
juga menilai, orang tua justru menginginkan anak-anak lebih banyak waktu di sekolah agar aktivitas mereka lebih terarah dan di bawah pengawasan guru. Dengan sekolah hanya lima hari, anak-anak punya lebih banyak waktu bermain, santai, atau keluyuran. Ini justru membuat mereka semakin nakal,” katanya.
“Ini alasan apa? Maksudnya gimana? Apakah dengan libur hari Sabtu, anak-anak akan berwisata bersama keluarga sehingga kunjungan wisatawan meningkat? Kalau ini alasannya, ini benar-benar konyol. Lawak-lawak,” katanya.
Kaji Ulang
Lebih lanjut, Abyadi menekankan perlunya kajian mendalam sebelum kebijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub).
“Dinas Pendidikan di bawah kepemimpinan Alexander Sinulingga harus segera mengundang semua stakeholders pendidikan. Pak Gubernur harus diberi masukan yang benar agar keputusan yang diambil tepat,” ujarnya.
Menurut Abyadi, kebijakan di bidang pendidikan harus diarahkan untuk mendorong prestasi akademik siswa. Misalnya, mengembangkan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal, menyesuaikan kurikulum dengan potensi daerah, serta meningkatkan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya lokal.
“Yang lebih penting lagi, Dinas Pendidikan harus cepat merespons kebutuhan masyarakat. Contohnya, persoalan pungutan liar yang kerap terjadi, terutama saat tahun ajaran baru. Itu keresahan yang sudah lama,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan persoalan klasik terkait minimnya jumlah sekolah yang menyebabkan pembelajaran masih dibagi menjadi dua sesi: pagi dan sore.
“Ini terjadi karena jumlah sekolah belum mencukupi. Ini mestinya jadi kajian penting,” kata Abyadi.
