.png "Author Photo"){kind=small}
 |
| Ketua Gapeksindo Sumut Jimmy Simbolon |
MEDAN - Tertangkapnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemungkiman Rakyat (PUPR) Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. menambah deretan panjang pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sumut yang ditangkap anti rasuha ini.
Peristiwa ini tentunya menyentuh berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pejabat publik memegang tanggung jawab besar yang diberikan oleh rakyat dan negara. Ketika amanah itu dikhianati demi keuntungan pribadi atau kelompok, maka kepercayaan publik hancur. OTT ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan integritas, bukan untuk memperkaya diri.
Fakta bahwa ini bukan OTT pertama di Sumut menandakan bahwa korupsi di daerah ini bukan masalah individu, tapi sudah menjadi penyakit struktural. Ini menunjukkan perlunya reformasi sistem, pengawasan ketat, dan pembinaan karakter yang berkelanjutan di birokrasi.
OTT ini menunjukkan bahwa KPK tetap menjadi alat penting pemberantasan korupsi. Meski sempat diragukan karena berbagai revisi dan tekanan, lembaga ini masih bisa menjalankan tugasnya. Publik harus tetap mendukung KPK agar tidak dilemahkan.
Hal ini mendapat respon dari para anak-anak muda yang tergabung di Era Gapeksindo Muda, dalam menyikapi OTT Kadis PUPR Pemprov Sumut Topan Obaja Putra Ginting oleh KPK.
Ketua Umum Gapeksindo Sumut Jimmy Simbolon, didampingi Sekretaris Steve Excel Aditya Korua Tobing kepada media mengatakan, ketika dana publik dikorupsi, pembangunan terbengkalai, pelayanan publik menurun, dan kesejahteraan masyarakat terabaikan. Korupsi bukan hanya kejahatan elit, tapi pengkhianatan terhadap rakyat.
Perlu Pembinaan Etika dan Mental Pejabat Sejak Dini
Perlu ada upaya serius dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, etika, dan tanggung jawab sejak dari perekrutan ASN hingga pejabat tinggi. Pendidikan antikorupsi harus menjadi budaya, bukan sekadar slogan.
"Gubernur, bupati, dan wali kota harus menjadi contoh dalam integritas. Jika pemimpin bersih dan tegas terhadap korupsi, maka anak buahnya pun akan berpikir dua kali sebelum menyimpang. OTT ini bisa menjadi momen bagi Pemprov Sumut dan semua pemerintah daerah di Indonesia untuk melakukan introspeksi. Bukan hanya membersihkan oknum, tetapi memperbaiki sistem dan pola kepemimpinan."terangnya. Senin 30 Juni 2025, di ruang Kerjanya
OTT Peringatan Keras dan Panggilan untuk Berbenah
Untuk sekian kalinya, Provinsi Sumatera Utara kembali mencatatkan nama dalam daftar hitam penegakan hukum. Kepala Dinas PUPR Sumut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebuah pukulan keras, namun bukan yang pertama. Justru ini menambah deret panjang kasus korupsi yang menyeret pejabat Sumut dalam beberapa tahun terakhir.
"OTT ini bukan sekadar berita kriminal. Ia adalah pesan moral yang sangat keras: bahwa jabatan publik bukanlah tiket untuk memperkaya diri, melainkan amanah yang harus dijaga dengan penuh integritas. Ketika kepercayaan rakyat dibalas dengan pengkhianatan berupa suap dan manipulasi anggaran, maka yang dikorbankan bukan hanya uang negara. Tetapi, juga harapan publik akan pembangunan yang jujur dan adil."ucapnya
Menurutnya, korupsi di level dinas strategis seperti PUPR sangat merugikan. Proyek-proyek infrastruktur menjadi ladang basah, tempat bermain para pemburu rente. Padahal, pembangunan jalan, irigasi, dan jembatan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Setiap rupiah yang dikorupsi di sana, adalah keterlambatan pembangunan, kecelakaan di jalan rusak, dan akses publik yang terputus.
"OTT ini juga memberi sinyal tegas bahwa KPK masih relevan dan dibutuhkan. Di tengah dinamika kelembagaan dan berbagai pembatasan hukum, KPK tetap membuktikan fungsinya sebagai pengawas kekuasaan. Namun kerja KPK tak bisa sendiri. Butuh dukungan publik, keberanian media, dan yang paling utama: komitmen dari para pemimpin daerah untuk membangun pemerintahan yang bersih."paparnya
Kita menantikan langkah cepat dari Gubernur Sumut untuk memberi respons yang tegas dan terbuka. Jangan ada pembelaan yang justru melukai rasa keadilan masyarakat. Lebih dari itu, momen ini harus dimanfaatkan untuk menyisir kembali potensi-potensi korupsi lainnya di dalam sistem pemerintahan daerah.
Lanjutnya, pesan moral dari kasus ini jelas, korupsi bukan lagi soal individu, tetapi persoalan budaya dan sistem yang dibiarkan tumbuh liar. Maka, perubahan harus dimulai dari hulu. Rekrutmen pejabat harus berbasis integritas, bukan transaksional. Pengawasan internal diperkuat. Pendidikan etika di birokrasi diperluas. Dan yang tak kalah penting: pemimpin harus memberi contoh, bukan sekadar perintah.
Jika tidak ada reformasi menyeluruh, Sumut akan terus mengulang luka yang sama: dibangun, lalu dijarah dari dalam.
Lagi-lagi OTT di Sumut, Kita Mau Sampai Kapan
Lagi-lagi Sumatera Utara tercoreng. Kepala Dinas PUPR Sumut terjaring OTT KPK. Bukan yang pertama. Bahkan, publik sudah seperti tidak terkejut lagi. Tapi justru di situ letak bahayanya ketika korupsi dianggap biasa, kita sedang mengalami pembusukan dari dalam.
Ini bukan hanya soal satu oknum. Ini soal sistem. Soal budaya. Soal bagaimana kekuasaan masih dilihat sebagai jalan cepat menuju kekayaan. Kita harus jujur, ada yang salah dalam cara kita mendidik dan memilih pejabat publik.
Pembangunan bukan cuma soal beton dan aspal. Tapi soal kejujuran dalam mengelola uang rakyat. Kalau pejabat seperti Kadis PUPR pun tergoda, bagaimana kita bisa berharap proyek-proyek berjalan bersih?
OTT ini harus jadi momen refleksi. Jangan cuma sebatas kejut-kejutan media. Sudah saatnya pemerintah provinsi Sumut berbenah, mulai dari atas hingga ke bawah. Kita harus menciptakan birokrasi yang bukan hanya pintar, tapi juga bersih.
Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi?
