.png "Author Photo"){kind=small}
 |
| Bukti Surat Permohonan Informasi di Puskesmas Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) namun tidak direspon |
PALUTA - Keterbukaan informasi di Puskesmas Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menjadi sorotan Ketua Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) Paluta Dewi Sartika Siregar dan sekaligus Sekretaris Gibran Center Paluta karena berkaitan erat dengan hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang akurat dan transparan terkait pelayanan kesehatan.
"Untuk mendapatkan nama - nama petugas pemegang program BOK (Biaya Operasional Kesehatan) saja, sangat sulit diakses dari Puskesmas itu, sedangkan aturan keterbukaan informasi jelas - jelas sudah diatur di Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008" ujar Dewi Sartika, Sabtu 21 Juni 2025.
Beliau menegaskan, Puskesmas, sebagai fasilitas pelayanan kesehatan primer, memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, termasuk informasi tentang program, layanan, dan data.
Masyarakat berhak mengetahui informasi tentang pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas, termasuk jenis layanan, prosedur, biaya anggaran, dan kualitasnya.
Keterbukaan informasi menciptakan transparansi dalam pengelolaan puskesmas, sehingga masyarakat dapat memantau dan memberikan masukan terkait pelayanan.
"Saya menduga ada penyimpangan pengelolaan anggaran BOK disana, apalagi saya dengar issue diduga oknum puskesmas menduplikat stempel seluruh kepala desa di Batang Onang, coba bayangkan kalau ini betul untuk apa? Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama bagaimana sebenarnya Bapak Bupati dan Pemda menerapkan UU Keterbukaan informasi di Paluta" tegas Dewi Sartika.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Pasar Matanggor Bto. Matondang yang dihubungi melalui nomor WA HP-nya, belum memberi balasan. "Berdasarkan info WA sudah dibaca dan tersampaikan. Ditelpon juga tidak diangkat!".(Haryan).
.jpeg)
