.png "Author Photo"){kind=small}
 |
| Koordinator KAMAK (Koalisi Masyarakat Anti Korupsi) M.Azmi Hadli saat menyampaikan laporannya yang diterima perwakilan Humas KPK, Jumat 18 Juli 2025 |
JAKARTA - Koordinator KAMAK (Koalisi Masyarakat Anti Korupsi) M.Azmi Hadli terus mengingatkan dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera memanggil,memeriksa Saudara BN yang diduga mengetahui apa yang telah dilakukan Topan Ginting mantan Kadis PUPR Sumut yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaam suap Korupsi pembangunan jalan senilai Rp.231,8Miliar.
Hal ini ditegaskannya pada melakukan aksi damai di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 18 Juli 2025. Menurutnya, KPK,jangan takut dan pandang bulu untuk segera memanggil dan memeriksa pimpinan Topan Ginting itu yang saat ini menjabat Gubernur sumut.
"Massa Kamak terus turun berulang kali seperti hari ini di Gedung KPK, Jumat 18 Juli 2025. KAMAK memberikan dukungan moril, support dan menegaskan kembali kepada KPK untuk segera memanggill saudara BN dan juga orang dekat BN yang diduga duluan pernah diusut KPK seperti saudara SN dan AHB. tegasnya di Jakarta.
Ia juga menegaskan, KPK jangan takut dan mau diintervensi oleh pihak manapun temasuk keluarga mantan Presiden Jokowi.
Selain itu, KAMAK juga meminta KPK memeriksa kembali kinerja BN selama menjabat sebagai Wali Kota Medan periode 2021 hingga 2024. Mereka menilai dan menduga terdapat sejumlah proyek bermasalah yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Beberapa proyek yang disorot KAMAK antara lain, Proyek pemasangan lampu jalan senilai Rp 25,7 miliar (yang dikenal dengan istilah "Lampu Pocong"), Pembangunan tiga gapura dari APBD Kota Medan tahun 2022, Dugaan korupsi proyek Islamic Center, Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan,
Serta 13 paket pekerjaan drainase yang diduga bermasalah dari sisi volume dan spesifikasi teknis.
