HM.Subandi, ST.MM : Sekolah Rakyat Program Presiden Prabowo Memutus Mata Rantai Kemiskinan

Ketua Komisi E DPRD Sumut dari Fraksi Partai Gerindra HM.Subandi.ST.MM

MEDAN - Menyikapi Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo yang digelar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dalam menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia terkait Program Presiden tentang Sekolah Rakyat (SR). Anggota Frkasi Gerindra DPRD Sumatera Utara HM.Subandi ST.MM, menegaskan program tersebut dibuat untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.

"Komisi E DPRD Sumut sudah mengunjungi Sekolah Rakyat, Jumat (8/8/2025) lalu, di Sekolah Rakyat Centra Insaf Medan yang berlokasi di Kecamatan Kutalimbaru , Kabupaten Deliserdang. hasil kami kesana, apa yang diharapkan dan memastikan orang-orang yang ditampung di Sekolah Rakyat adalah yang miskin ekstrim, seperti yang dicontohkan Presiden Prabowo Nayla. Dimana rumahnya miring,mau rubuh dan pendapatan orang tuanya hanya 1 juta dalam sebulan, memiliki 5 orang anak, tidak tempat tidur, disitu makan, disitu raung keluarga dan disitu dapur. itulah miskin ekstrim atau desil 1."terang Subandi

Subandi yang juga menjabat Ketua Komisi E ini juga menerangkan, anak-anak yang ditampung di SR dilakukan identifikasi yang sudah masuk SD,SMP dan SMA, dimasukan sesuai dengan jenjangnya. Sekolah Rakyat di Sumatera ini ada enam (6) titik dan baru dikunjungi baru satu.

"Tapi, satu yang kita kunjungi ini saja sudah membuat kita (Komisi E) kecewa. Kunjungan ke SR yang ada di Kabupaten Deliserdang, Kecamatan Kutalimbaru, di Centra Insaf Medan ini, Komisi E menemukan siswa yang diterima itu, ternyata ada anak yang memiliki mobil, dan ada yang memiliki sepeda motor dua (2), ada beberapa orang yang menunjuk. Jelas ini sudah mencederai programnya yang luar biasa, program yang mulia dari pak Presiden Prabowo ini untuk mengetaskan kemiskinan."jelas Subandi

Tadi lanjutnya, pak Prabowo sudah mengatakan satu data nanti kedepan. Tapi, belum apa-apa, program ini sudah dicederai, seleksi dibawah yang dilakukan oleh petugas PKH sudah tidak benar. Ini harus dievaluasi, bila perlu Petugas PKH nya diganti dan dicopot saja.

"Kita minta petugas-petugas PKH yang telah melakukan perbuatan tak terpuji tersebut, sebaiknya langsung diganti saja dan dicopot. Dan, anak yang masuk itu, diminta kepada orang tuanya untuk mengganti biaya yang sudah didapat anaknya. Itu tidak benar, akhirnya, bantuan-bantuan yang seperti itu selama ini sudah disalahgunakan jangan sampai terulang lagi. "ucap Subandi.

Ditegaskannya, kami (Komisi E) akan terus menelusuri kasus ini. Malah, ada pula yang orang tuanya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ada apa ini dengan penjaringan calon siswa SR yang dilakukan oleh petugas PKH.

"Sekali lagi saya tegaskan, janganlah dicederai program mulia yang dibuat Pak Presiden Prabowo ini. Kami, selaku kader partai Gerindra akan terus mengawal apa-apa saja yang menjadi program Pak Prabowo. Karena, ini sudah menjadi perintah, ini program tidak boleh kita lepas begitu saja, ini harus ada pengawalan"tegasnya.

Enam Sekolah Rakyat yang sudah ada di Sumatera Utara diantaranya :

SR Centra Insaf Medan di Jalan Berdikari Desa Laubekri, di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang (SMP) dengan 150 orang siswa.
SR Centra Bahagia Jalan William Iskandar No.337, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung (SMP)
SR di Tebingtinggi (SMA) di Kampus UIN Tebing Tinggi, Jalan Lauser, Tanjung Merulak, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, siswanya 100 orang
SR Padang Sidempuan di (SMA) lokasinya di SMK Negeri Pertanian, siswanya 75 orang
SR Tapanuli Selatan di Pemkab Tapsel, lokasi di Jalan Ompu Rajasori Siolang, Kabupaten Padangsidempuan siswanya (SD) (SMP) jumlah siswanya 100 orang
SR Balai Besar Pokasi dan Proditor, di Jalan Amal, Kelurahan Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kota Medan. jumlah Siswa 100 orang (SD) (SMP).