.png "Author Photo"){kind=small}
.jpeg)
JAKARTA – Untuk kesekian kalinya, massa Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) menggelar aksi di Jakarta. Mereka mendesak aparat penegak hukum (APH) tingkat pusat, mulai dari KPK, Mabes Polri, hingga Kejaksaan Agung, untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi seleksi PPPK tahun 2023 di Kabupaten Langkat.
Koordinator KAMAK, Azmi Hadli, menilai penanganan kasus oleh Polda Sumut jalan di tempat dan belum menyentuh aktor utama. “Sejumlah nama sudah diperiksa bahkan sampai ke pengadilan, tetapi nama Plt Bupati Langkat saat itu, Syah Afandin, tak kunjung dijerat. Ada apa?” kata Azmi di depan Gedung KPK RI, Mabes Polri, Kementerian Desa, dan DPP PAN, Jakarta, Kamis 25 September 2025
Dugaan Pola Sistematis
Azmi menegaskan, pihaknya menduga kuat ada keterlibatan Syah Afandin, yang kini telah resmi dilantik sebagai Bupati Langkat. Menurutnya, dugaan korupsi bukan hanya soal seleksi PPPK 2023, tetapi juga menyangkut berbagai proyek dan pengadaan yang bersumber dari APBD Langkat 2023–2025.
“Kami meminta KPK dan Mabes Polri tidak takut dan tidak lamban dalam menelusuri keterlibatan Syah Afandin. Publik menduga ada pola sistematis dalam proyek-proyek di Kabupaten Langkat. Kejari jangan berhenti di level Kadis Pendidikan saja, tapi harus berani membuka lingkaran dekat Bupati,” tegasnya.
Tuntutan KAMAK
KAMAK bersama elemen masyarakat anti-korupsi menyampaikan beberapa tuntutan utama:
1. KPK, Mabes Polri, dan Kejagung mengambil alih kasus seleksi PPPK 2023 yang dinilai mandek di Polda Sumut.
2. Memeriksa dugaan keterlibatan Bupati Syah Afandin dalam berbagai proyek APBD 2023–2025.
3. Membuka secara transparan aliran dana yang diduga mengalir ke lingkaran elit kekuasaan di Langkat.
Belum Tersentuh Hukum
Hingga kini, Syah Afandin belum pernah diperiksa dalam kasus PPPK maupun dugaan proyek bermasalah lainnya. Ironisnya, meski publik mendesak keterlibatannya diusut, ia sudah resmi dila
ntik sebagai Bupati Langkat.
