.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Tiga hari kerusuhan yang melanda sejumlah kota di Indonesia, termasuk Medan, menyisakan luka mendalam. Banyak nyawa hilang, harta rakyat dijarah, dan infrastruktur rusak parah. Kota-kota kini tampak seperti zona perang—bangunan hangus, puing berserakan di jalan, dan sampah berserakan yang mulai dibersihkan aparat.
“Tidak ada pemenang dalam kerusuhan ini. Republik menjerit, ibu pertiwi menangis,” tutur TM Pardede, Ketua Dewan Pengawas Gapensi dan Ketua Bidang Infrastruktur KAD Sumut, Selasa 2 September 2025.
Korupsi Jadi Pemicu Utama
Pardede menyatakan bahwa kerusuhan tersebut lahir dari pelampiasan kekecewaan publik terhadap praktik korupsi yang terus terjadi. Khususnya menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap Dinas PUPR Sumut dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) I. Dalam kasus OTT ini, lima orang ditetapkan sebagai tersangka di antaranya, Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, pejabat pembuat komitmen, dan dua dirut perusahaan swasta, terkait proyek jalan bernilai total sekitar Rp231,8 miliar.
Lebih jauh, sepanjang 2023–2024, terdapat 170 kasus korupsi yang diusut oleh KPK di Sumut — dengan mayoritas (44 %) terkait penyalahgunaan anggaran dan 42 % soal pengadaan barang dan jasa. Praktik e-katalog yang seharusnya jadi solusi malah digunakan sebagai kedok legalisasi pengadaan fiktif, yang mengokohkan stigma Sumut sebagai daerah dengan tingkat korupsi tinggi peringkat pertama se-Indonesia.
“OTT ini menampar wajah Gubernur dan Menteri PU. Padahal Presiden sudah sering mengingatkan untuk berantas korupsi. Nyatanya suap dan gratifikasi masih lumrah, bahkan jual beli proyek sebelum tender dengan fee 10 %,” tegas Pardede.
Masyarakat & Dunia Usaha Resah
Pardede menilai masyarakat semakin kehilangan kesabaran. “Publik terang-terangan bilang pejabat tidak takut dihukum mati, hanya takut miskin. Tidak ada perubahan meski sudah OTT. Sistem pengadaan barang dan jasa masih penuh persekongkolan,” ujarnya.
Dunia konstruksi pun terdampak. “Pengusaha resah karena proyek seharusnya dikelola profesional, tapi justru jadi ajang transaksional. Mereka butuh kepastian hukum, bukan ketidakpastian karena korupsi,” tambahnya.
Hikmah dari Kerusuhan
Ia menegaskan demonstrasi berdarah dan kerusakan besar harus jadi pelajaran serius. Pemerintah dan aparat hukum harus bertindak nyata, tak hanya sekadar memberi imbauan.
“Rakyat menuntut perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Jangan ada lagi pembangunan yang berbau korup. Mereka sudah menuntut dengan caranya sendiri.”
Pardede pun memperingatkan pelaku usaha untuk tidak terlibat dalam praktik tak beretika. “Rakyat semakin cerdas mengawasi. Jika korupsi masih dipelihara, jangan heran jika amarah publik meledak kembali.”
Alar Nasional
Tak hanya soal lokal, Pardede menyebut kerusuhan ini adalah alarm nasional. “Ini cermin bagaimana buruknya tata kelola bisa memicu amarah publik. Jangan remehkan suara rakyat, dari jalan kita lihat besarnya ketidakpuasan yang tertumpuk.”
Ia menutup dengan harapan agar Sumut segera terbebas dari stigma korup dengan pemimpin baru yang benar-benar berintegritas, bersih, dan adil.
“Sumut butuh perubahan nyata, bukan sekadar janji.”
