Mutasi ASN di Dairi: Bupati Vickner Diduga Semena-mena, Puluhan Pejabat Nonjob

DAIRI – Kebijakan mutasi pejabat yang dilakukan Bupati Dairi, Vickner Sinaga, pada Kamis (25/9/2025) memicu polemik. Puluhan pejabat di lingkungan Pemkab Dairi, termasuk tujuh kepala UPT Puskesmas, dinonjobkan dan kembali bertugas sebagai staf biasa. Kritik keras pun datang dari Anggota DPRD Sumut Fraksi PDI Perjuangan, Alfriyansah Ujung, yang menilai kebijakan tersebut semena-mena dan berpotensi merusak mentalitas ASN.

Kritik DPRD: Prerogatif Bupati Bukan Tanpa Batas

Alfriyansah menegaskan mutasi memang merupakan hak prerogatif kepala daerah. Namun, prerogatif itu tetap harus dijalankan dengan pertimbangan matang dan sesuai aturan. “Jabatan boleh saja dipindahkan, tapi tidak semena-mena menurunkan orang menjadi staf tanpa dasar penilaian yang jelas,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan itu menciptakan “terjun bebas” karier bagi banyak pejabat, terutama di sektor kesehatan. Kondisi ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut martabat para ASN yang sudah lama mengabdi.

Dampak Psikologis ASN

Sorotan utama kritik adalah dampak psikologis. Mereka yang sebelumnya memimpin justru ditempatkan sebagai staf di unit kerja yang sama. “Bayangkan seorang kepala puskesmas tiba-tiba kembali menjadi staf di hadapan rekan kerjanya sendiri. Itu beban mental yang tidak ringan,” kata Alfriyansah.

Kondisi ini, menurutnya, dapat memicu rasa malu, menurunkan motivasi kerja, hingga merusak kepercayaan diri ASN yang bersangkutan.

Celah Penilaian Kinerja

Kritik juga diarahkan pada lemahnya mekanisme evaluasi kinerja. Sejumlah pejabat yang dinonjobkan mengaku tidak pernah menerima rekomendasi SKP atau penilaian kinerja dari kepala dinas. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah mutasi dilakukan berdasarkan data objektif, atau sekadar keputusan sepihak?

Dugaan Faktor Subjektif

Selain itu, muncul dugaan keputusan Bupati dipengaruhi masukan pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi. Alfriyansah mengingatkan agar mutasi tidak dijadikan ajang “balas budi” atau “balas dendam politik”.

“Kalau hanya karena dislike atau bisikan pihak tertentu, ini jelas berbahaya. ASN harus diperlakukan adil dan profesional,” tegasnya.

Risiko Kepemimpinan Baru

Sebagai bupati yang baru menjabat, Vickner Sinaga dinilai masih minim pemahaman terhadap karakter dan rekam jejak ASN di Dairi. Namun, kondisi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengambil langkah yang merugikan banyak orang tanpa kajian mendalam.

Publik Menunggu Penjelasan

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Bupati Dairi terkait dasar hukum maupun pertimbangan mutasi besar-besaran tersebut. Publik pun menanti jawaban: apakah keputusan ini benar-benar demi reformasi birokrasi, atau justru cerminan kepemimpinan yang semena-mena?