.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dalam menekan laju inflasi mulai membuahkan hasil. Melalui penerapan strategi 4K serta penguatan sinergi antarinstansi, inflasi Sumut berhasil turun dari 5,32 persen pada September 2025 menjadi 3,96 persen pada November 2025 (year on year/yoy).
Penurunan ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat, di tengah meningkatnya permintaan menjelang akhir tahun.
Strategi 4K yang diterapkan Pemprov Sumut meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Kebijakan ini dinilai mampu meredam gejolak harga sejumlah komoditas pangan strategis.
Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo, menyebut langkah Pemprov Sumut sudah berada di jalur yang tepat. Menurutnya, tren penurunan inflasi mencerminkan efektivitas kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah.
“Upaya ini terbilang efektif, terbukti inflasinya mulai turun. Namun pemerintah tetap harus waspada terhadap potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan,” ujar Wahyu, Rabu (31/12/2025).
Ia menekankan pentingnya menjaga ketersediaan pasokan, terutama cabai merah yang kerap menjadi pemicu inflasi. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah, cabai merah Sumut juga dipasarkan ke provinsi lain seperti Riau dan Aceh.
“Pemerintah dapat membuat kawasan khusus pertanaman cabai merah untuk memenuhi pasar luar provinsi, sehingga pasokan di dalam Sumut tidak terganggu,” jelasnya.
Wahyu juga menilai langkah cepat Pemprov Sumut mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengadaan cabai merah dari luar provinsi, seperti Jawa Timur, merupakan kebijakan yang tepat. Kebijakan tersebut dinilai berperan besar menekan inflasi yang sempat menyentuh 5,32 persen.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menyampaikan bahwa Pemprov Sumut telah menyusun peta jalan pengendalian inflasi jangka menengah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/839/KPTS/2025 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumut Periode 2025–2027.
“Strategi utama yang dilaksanakan adalah 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” ujarnya.
Untuk menjaga keterjangkauan harga, Pemprov Sumut menggulirkan sejumlah program seperti operasi pasar, sidak pasar dan gudang distributor, monitoring stok, penguatan tata niaga bahan pokok, gerakan pangan murah, pembentukan toko pantau inflasi, serta perluasan Rumah Pangan Kita (RPK).
Pada aspek ketersediaan pasokan, delapan program strategis disiapkan, termasuk pengembangan kawasan pangan untuk komoditas padi, jagung, cabai merah, dan bawang merah di beberapa kabupaten.
Pada 2026, Pemprov Sumut menargetkan pengembangan kawasan produksi padi dan jagung masing-masing seluas 2.000 hektare di sejumlah daerah, serta perluasan lahan cabai merah dan bawang merah masing-masing seluas 200 hektare di Simalungun, Dairi, Humbang Hasundutan, dan Samosir.
Selain pangan dan hortikultura, peta jalan tersebut juga mencakup peningkatan produksi ternak, perikanan, serta pengembangan perkebunan tebu dan kelapa sawit. Pemerintah berharap seluruh program dapat berjalan optimal dengan dukungan komunikasi yang efektif dan ketersediaan data yang akurat.
Dengan kombinasi strategi tersebut, Pemprov Sumut optimistis inflasi dapat terus terjaga dalam kisaran yang terkendali, sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
