.png "Author Photo"){kind=small}
DAIRI – Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang) bersama sejumlah organisasi kepemudaan dan masyarakat di sekitar wilayah tambang menyatakan dukungan penuh terhadap rencana operasional PT Dairi Prima Mineral (PT DPM). Sikap ini ditegaskan sebagai respons atas pernyataan penolakan yang sebelumnya disampaikan oleh Badan Hukum Sumatera Utara (BAKUMSU) di Medan.
Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam dukungan tersebut antara lain OKP IPK, MPI KNPI, HIMPAK, Forum Persatuan Desa Longkotan, Komunitas Pemuda Karya (KOMPAK), Forum Marsipature Hutana Be, Organisasi Dos Roha Longkotan, serta masyarakat lingkar tambang.
Pemuda Almas Lintang menilai, narasi penolakan aktivitas pertambangan yang berkembang di ruang publik tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat lokal. Terutama generasi muda yang hidup berdampingan dengan wilayah rencana pertambangan dan merasakan langsung kebutuhan akan lapangan kerja serta pembangunan ekonomi.
Ketua Forum Pemuda Almas Lintang, Sahbin Cibro, menyatakan dukungan terhadap PT DPM dilandasi harapan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Dairi.
“Kami percaya pemerintah tidak akan mengeluarkan izin apabila kegiatan ini membahayakan masyarakat maupun lingkungan. Dokumen AMDAL telah melalui kajian terhadap potensi dampak lingkungan dan sosial, serta memuat langkah pengelolaan yang sesuai aturan,” ujar Sahbin.
Menurutnya, kehadiran investasi yang bertanggung jawab sangat dibutuhkan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Dairi.
“Kami, pemuda dan masyarakat Lintang, mendukung operasional PT Dairi Prima Mineral. Selama dijalankan sesuai regulasi dan berada di bawah pengawasan pemerintah, kami yakin investasi ini akan membawa manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Pemuda Almas Lintang juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses perizinan yang sedang berjalan serta mengedepankan dialog konstruktif berbasis data. Mereka menegaskan pentingnya pengawasan bersama agar operasional tambang tetap mengutamakan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan sosial
