.png "Author Photo"){kind=small}
Rantauprapat yang kini menjadi ibu kota Kabupaten Labuhanbatu memiliki sejarah berdirinya yang unik, bermula dari titik persinggahan perdagangan sungai, berkembang menjadi pusat kedudukan kerajaan lokal, hingga akhirnya menjelma menjadi "Kota Dolar"
Ditulis oleh: Harunsyah Arsyad
Rantauprapat yang kini menjadi ibu kota Kabupaten Labuhanbatu memiliki sejarah berdirinya yang unik, bermula dari titik persinggahan perdagangan sungai, berkembang menjadi pusat kedudukan kerajaan lokal, hingga akhirnya menjelma menjadi "Kota Dolar" akibat ledakan industri perkebunan.
Asal-Usul Nama dan Titik Singgah Perdagangan
Secara etimologi, nama Rantau Prapat terbentuk dari dua kata yang mencerminkan fungsi geografisnya di masa lampau:
* Rantau: Berarti daerah aliran atau wilayah di tepi sungai.
* Prapat/Merapat: Berasal dari kata "perapat" (batu besar tempat bersandar) atau aktivitas kapal/perahu yang datang untuk "merapat".
Pada masa dahulu transportasi utama di kawasan ini adalah jalur air menyusuri Sungai Bilah dari hulu di daerah Angkola (perbatasan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara sekarang) sampai bertemu Sungai Barumun di Labuhan Bilik dan akhirnya sampai di Selat Malaka.
Tempat yang kini bernama Rantau Prapat itu merupakan kawasan strategis di tepi sungai yang sering dijadikan titik perhentian (berlabuh) oleh para pedagang, para pencari hasil hutan, petani, nelayan sungai, dan perantau. Karena semakin banyak orang luar yang singgah dan akhirnya "merapat" menetap membina kedekatan, daerah ini kemudian dinamai Rantau Prapat.
Era "Poeldung" dan Kerajaan Rantau Prapat (Abad ke-18)
Sebelum kedatangan kolonial Belanda, wilayah ini dikuasai oleh sistem monarki kekerajaan lokal yang tunduk pada Kesultanan Bilah di Negeri Lama.
Berdasarkan sejarah lisan dan peninggalan masa lalu, cikal bakal pusat pemukiman Rantau Prapat berawal dari sebuah wilayah titik kumpul bernama Poeldung (ejaan Soewandi, dibaca Puldung), yaitu sejenis balai-balai/gudang tangkahan yang di bangun di dermaga di tepian Sungai Bilah (lihat gambar ilustrasi di atas).
Puldung ini awalnya dibangun oleh seorang pendatang dari hulu Sungai Bilah (daerah Angkola) bermarga Dalimunthe.
Puldung ini digunakannya sebagai tempat penyimpanan untuk turun naiknya barang komoditi dan penghasilan masyarakat setempat seperti kelapa, damar, pinang, pucuk nipah, atap nipah, padi, rotan, kayu, dll yang naik turun dari atau ke perahu-perahu pedagang di tepian Sungai Bilah itu.
Setelah Belanda mengembangkan perkebunan karet disana banyak pula masyarakat sekawasan membuka kebun karet sendiri.
Akhirnya Si Dalimunthe melebarkan sayap bisnisnya menjadi penampung getah/karet (bayangkan seperti "Ram" sawit sekarang) yang dia tampung dari kebun rakyat. Belanda sangat memperhatikan kualitas karet untuk diolahnya maupun untuk pasaran Eropa dan dunia, tidak menerima getah/karet rakyat selain hasil dari perkebunannya sendiri dan perkebunan asing Eropa yang sudah punya standarisasi mutu.
Getah/karet yang tidak diterima Belanda inilah yang ditampung/dibeli Dalimunthe si juragan pemilik Puldung itu dari petani lokal.
Bila getah/karet lateks nya sudah cukup banyak memenuhi puldungnya, dikirimkannya ke Labuhan Bilik (pelabuhan besar kala itu) untuk dikapalkan ke Penang, Malaka ataupun Tumasik (Singapura sekarang) yang mau menerima karet sekelas itu, bersama hasil-hasil bumi lainnya.
Ketika pulang kapal-kapal kargo agen ekspedisinya membawa pula barang-barang pesanannya untuk didagangkan kembali sebagai kebutuhan masyarakat, seperti sembako dan bahan sandang. Dia mendapat keuntungan besar dari usahanya itu sehingga merubah nasibnya dan keluarga menjadi juragan kaya dan terkenal di kawasan ini.
Dari sinilah awal mula maraknya pendatang dari daerah asal Dalimunthe, Angkola di hulu Sungai Bilah. Mereka mengadu nasib turun merantau kemari. Sejak itu komunitas Dalimunthe dan marga marga lain dari Angkola juga Toba seperti Siregar, Ritonga, Rambe, Harahap, Pardede, Parapat, Silitonga, Tambunan, dll semakin ramai disini sampai ke kota pelabuhan Labuhan Bilik.
Letak awal Puldung itu dahulu adalah di tepian Rantau Lama sekarang. Namun seiring berkembangnya perkebunan Belanda menjadikan Rantau Prapat berkembang menjadi kota yang mulai ramai, Belanda pun membangun pelabuhan di kawasan Puldung si Dalimunthe itu. Maka bergeserlah Puldung nya ke daerah Sioldengan (yang artinya bongkar muat barang dengan memundak) agak ke hilir Sungai Bilah, kemudian terakhir ke tepian Sibuaya dekat dengan komplek pemakaman keluarganya sekarang.
Sementara itu kawasan Pelabuhan Rantau Prapat (di sekitar Rantau Lama sekarang) semakin berkembang. Para pendatang keturunan Tionghoa pun mulai membanjiri kota ini. Mulailah terbangun kawasan pecinan "Kedai Pintu 10" disana.
Sejak saat itu Rantau Prapat mulai bertransformasi dari kampung kebon menjadi kota perdagangan. Apalagi Pemerintah Kolonial Belanda telah pula membangun infrastruktur darat (jalan trans dan kereta api) dari Belawan di Tanah Deli sampai ke Rantau Prapat. Disini mulailah terjadi asimilasi penduduknya dari berbagai suku bangsa dan agama.
Sekitar akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, munculnya kerajaan kecil "Rantau Prapat" bentukan Kesultanan Bilah di Negeri Lama. Kerajaan kecil ini dipimpin oleh raja-raja lokal dari garis keturunan asal (marga Nasution sebagai juriat Kesultanan Pinang Awan, Kesultanan Bilah, dan Kesultanan Panai dari Barohar Nasaktion di Mandailing, *ini akan diceritakan pada kisah yang lain).
Sebagai catatan : Dalam Adat Bangsawan Melayu, bila keturunan raja seorang wanita yang bergelar Tengku kawin dengan orang biasa (bukan bangsawan bergelar Tengku), maka anaknya hanya mendapat gelar Raja, bukan Tengku yang tidak dapat meneruskan dinasti Kesultanan, kecuali setingkat Kerajaan kecil bentukan saja.
Gelar raja tapi bermarga Selatan ini banyak terdapat di Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan
Kerajaan ini mengontrol lalu lintas perdagangan komoditas hutan dan karet dari pedalaman menuju Selat Malaka.
Era Kolonial Belanda dan Penataan Kota (Awal Abad ke-20)
Ketika Hindia Belanda mulai menancapkan kekuasaannya di pantai Timur Sumatera, mereka melihat Rantau Prapat sebagai lokasi yang sangat strategis untuk mengontrol wilayah Selatan.
Belanda menjadikan Rantau Prapat sebagai pusat pemerintahan administratif tingkat Onder Afdeling (setingkat Kewedanan/Kabupaten kecil) di bawah Afdeling Asahan.
Di era inilah, Belanda mulai membangun infrastruktur darat untuk menggeser ketergantungan pada jalur sungai. Mereka membangun jalan raya lintas, pusat pasar, dan tata ruang kota bernuansa kolonial untuk mendukung distribusi hasil perkebunan karet dan sawit yang mulai dibuka di sekitarnya.
Pasca-Kemerdekaan dan Status "Kota Administratif" (1991)
Setelah Indonesia merdeka, Rantau Prapat ditetapkan secara resmi menjadi ibu kota dari Kabupaten Labuhanbatu induk.
Karena perkembangannya yang sangat pesat sebagai kota transit ekonomi, pada 22 Oktober 1991, pemerintah pusat meningkatkan statusnya menjadi Kota Administratif (Kotif) Rantau Prapat berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pada masa keemasannya di tahun 1993–1994, Rantau Prapat bahkan sempat dianugerahi Penghargaan Adipura oleh Presiden Soeharto karena tata kotanya yang bersih dan rapi.
Namun, seiring kebijakan otonomi daerah yang baru, status Kotif tersebut dihapuskan pada tahun 2003, dan Rantau Prapat dikembalikan menjadi pusat kecamatan (Rantau Utara dan Rantau Selatan) sekaligus tetap berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.
Kini, dari sebuah tepian sungai tempat perahu merapat, Rantau Prapat telah bertransformasi menjadi salah satu kota perdagangan paling sibuk dan maju di sepanjang jalur Lintas Timur Sumatera Utara.
.png)
