.png "Author Photo"){kind=small}
Anggota DPRD Medan Ahmad Afandi Harahap
MEDAN - Memasuki akhir tahun 2025, publik Kota Medan berhak mengevaluasi secara serius kinerja pemerintahan yang dipimpin oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. Evaluasi ini bukan soal sekadar memberi nilai, tetapi menilai sejauh mana janji visi–misi dan lima prioritas pembangunan terlaksana nyata di tengah tantangan kota yang semakin kompleks.
Data terakhir menunjukkan kenyataan pahit yang tidak bisa lagi disembunyikan di balik manuver citra publik.
1. Banjir Besar dan Infrastruktur Rusak, Bukti Gagalnya Penanganan Dasar Kota
"Kota Medan sepanjang akhir November hingga awal Desember 2025 dilanda banjir besar yang memaksa penetapan status tanggap darurat bencana selama 14 hari di hampir seantero kota, meliputi 19 dari 21 kecamatan dengan 7.402 rumah yang terendam serta sekitar 1.829 warga mengungsi di berbagai titik shelter."terang anggota DPRD Medan dari Partai Demokrat Ahmad Afandi Harahap.
Dijelaskannya, tak hanya rumah warga, banjir juga menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur, dengan ±13 kilometer jalan rusak berat dan ribuan meter drainase ikut rusak. Kerugian materi akibat fenomena ini diperkirakan mencapai sekitar Rp174,6 miliar.
"Ini bukan sekadar angka statistik, ini bukti bahwa sistem antisipasi banjir, drainase, dan tata ruang kota yang fundamental tidak efektif, sehingga warga harus mengalami dampaknya secara langsung."jelasnya
2. Anggaran Besar Tanpa Dampak Signifikan
Menurutny, APBD Kota Medan TA 2025 yang disahkan bersama DPRD memproyeksikan pendapatan daerah sekitar Rp7,44 triliun dengan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp4,10 triliun atau sekitar 55% dari total anggaran.
Hingga Oktober 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar Rp4,676 triliun atau 61,24% dari target, dengan PAD sendiri mencapai ±Rp2,339 triliuN.
"Besarnya anggaran tidak otomatis berarti keberhasilan. Anggaran ratusan miliar bahkan triliunan seharusnya digunakan untuk memperbaiki drainase, memperkuat sistem antisipasi banjir, dan memperbaiki jalan rusak. Namun faktanya, banjir besar tetap terjadi dan menimbulkan kerusakan parah. Ini menggambarkan bahwa alokasi anggaran yang ada belum tertaut erat dengan prioritas nyata warga."jelasnya
3. Lima Prioritas Pembangunan Belum Terealisasi Secara Kuat
Wali Kota pernah menjanjikan arah pembangunan yang fokus pada infrastruktur, layanan publik, penataan kota, pengendalian banjir dan peningkatan kualitas hidup warga. Namun, kenyataannya:
Banjir besar tetap melumpuhkan aktivitas masyarakat, menggenangi ribuan rumah dan mengancam keselamatan warga. Jalan rusak parah sepanjang puluhan ribu meter dan drainase yang tak memadai masih menjadi keluhan utama warga.
Penanganan masalah tersebut tampak bersifat reaktif, bukan preventif dan strategis. Anggaran besar tanpa hasil nyata adalah masalah fundamental yang harus dihadapi.
4. Wujudkan Janji Politik dengan Kerja Nyata
Kepemimpinan bukan soal foto bersama di acara peresmian, sambutan pidato, atau statistik pertumbuhan ekonomi, tetapi keberhasilan menyelesaikan masalah dasar warga. Ketika banjir terus terjadi, jalan rusak tak kunjung tuntas, layanan publik terhambat, lalu apa yang dibanggakan?
Saya menyampaikan ini dengan tegas kepada Wali Kota:
"Stop berlindung di balik angka anggaran dan visi indah! Saatnya kerja nyata yang dirasakan oleh warga di lapangan!"tegasnya
2026 bukan lagi tahun untuk alasan, tetapi tahun pembuktian. Warga Medan sudah lelah dengan janji yang belum terealisasi. Kini saatnya menilai melalui hasil, bukan retorika.
"Kami berharap di tahun 2026 ini Pemko Medan beserta jajarannya benar benar bisa membuktikan dan bekerja semaksimal mungkin untuk kota Medan yg kita cintai."ucapnya.
