.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa kualitas pelayanan harus menjadi fondasi utama penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Ia menekankan, seluruh petugas haji wajib menempatkan diri sebagai pelayan jemaah, bukan sebaliknya.
Penegasan tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri Konsolidasi Penyelenggaraan Haji 2026 sekaligus pembukaan Diklat Terintegrasi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan Petugas Haji Daerah (PHD) di Asrama Haji Medan, Jalan AH Nasution, Jumat (30/1/2026) malam.
Dalam sambutannya, Bobby menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah atas komitmen peningkatan kualitas layanan haji. Ia berharap jemaah haji asal Sumatera Utara mendapat pendampingan maksimal agar dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk serta membawa keberkahan bagi daerah.
“Kami berharap jemaah haji mendapatkan pelayanan yang optimal. Kepada seluruh petugas, ikuti Diklat ini dengan sungguh-sungguh, bangun kerja tim yang solid, jaga nama baik daerah, dan tanamkan bahwa tugas ini adalah ibadah. Prinsipnya jelas: melayani, bukan untuk dilayani,” tegas Bobby.
Bobby juga menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumut untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, khususnya dalam aspek pemberangkatan dan pemulangan jemaah, serta edukasi kepada masyarakat agar seluruh proses haji berjalan tertib, aman, dan terkoordinasi.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan perintah langsung Presiden guna memastikan pelayanan haji berada pada standar terbaik.
“Tugas utama petugas haji adalah membantu jemaah. Banyak jemaah yang berasal dari latar belakang budaya berbeda, bahkan ada yang belum pernah bepergian jauh. Ini perjalanan mulia, maka layani mereka dengan ikhlas,” ujar Menteri yang akrab disapa Gus Irfan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumut, Zulkifli Sitorus, melaporkan bahwa kesiapan kelembagaan penyelenggaraan haji di 23 kabupaten/kota se-Sumatera Utara telah berjalan baik. Ia menyebut proses verifikasi paspor jemaah telah mencapai 90 persen dan ditargetkan rampung 100 persen dalam dua hari ke depan.
“Kami berkomitmen penuh menyukseskan visi besar Bapak Menteri. Meski terdapat kendala teknis di lapangan, seluruh ASN kami siap bekerja keras. Kolaborasi dengan pemerintah daerah terus kami perkuat demi kelancaran operasional haji 2026 di Sumatera Utara,” jelas Zulkifli.
Melalui Diklat Terintegrasi tersebut, diharapkan kolaborasi lintas sektor semakin solid sehingga seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji 2026—mulai dari persiapan, keberangkatan, hingga kepulangandapat berjalan lancar, aman, dan transparan.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, serta jajaran kepala kantor wilayah dan perwakilan kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
