.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Rendahnya kualitas layanan kesehatan di Kota Medan menjadi sorotan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan. Meski anggaran kesehatan terus meningkat, pelayanan dinilai belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang digelar di Gedung DPRD, Selasa (10/2/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan H. Zulkarnaen, S.K.M dan dihadiri anggota dewan lainnya.
Juru Bicara Fraksi Demokrat, Ahmad Afandi Harahap, menegaskan pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga.
“Pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya dalam rapat paripurna.
Menurutnya, hingga kini masih banyak warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan berkualitas. Sistem yang berjalan dinilai belum mampu mengimbangi kompleksitas kebutuhan masyarakat, terlebih di tengah meningkatnya biaya pelayanan medis.
Fraksi Demokrat juga menekankan agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang tengah dibahas disusun secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Aturan ini harus berpihak pada masyarakat luas, bukan kelompok tertentu,” tegas Ahmad Afandi.
Selain aspek regulasi, fraksi turut meminta Pemerintah Kota Medan menjamin ketersediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang memadai agar layanan benar-benar mudah dijangkau masyarakat, baik dari sisi geografis maupun ekonomi.
Meski memberikan apresiasi terhadap inisiatif penyusunan Ranperda, Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa dukungan mereka tidak berhenti pada tahap pembahasan.
“Dukungan kami bukan hanya pada penyusunan aturan, tetapi juga pada implementasinya agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat nyata,” tambahnya.
Di akhir rapat, Fraksi Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mengawasi pembahasan Ranperda tersebut, agar lahir regulasi yang mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara non-diskriminatif dan berkelanjutan di Kota Medan.
