KARO – Pemerintah Kabupaten Karo melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 160 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Karo, Jumat (6/3/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Karo tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting, yang mewakili Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes.
Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 43 orang merupakan pejabat eselon III (administrator) dan 117 orang pejabat eselon IV (pengawas).
Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan penguatan organisasi perangkat daerah, guna meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo membacakan arahan Bupati Karo yang menegaskan bahwa setiap jabatan yang diemban merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Jabatan yang diterima bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan loyalitas kepada negara, pemerintah, serta masyarakat Kabupaten Karo,” ujar Gelora saat membacakan pesan Bupati.
Bupati Karo melalui Sekda juga menekankan sejumlah hal penting yang harus menjadi perhatian para pejabat yang baru dilantik.
Pertama, para pejabat diminta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Kedua, aparatur diharapkan terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme, sehingga mampu menjalankan program pembangunan secara efektif.
Ketiga, seluruh pejabat diminta menjunjung tinggi integritas serta etika jabatan dalam setiap pelaksanaan tugas.
Keempat, pentingnya memperkuat koordinasi dan kerja sama antarperangkat daerah guna mendukung kelancaran roda pemerintahan.
Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Karo berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut.
