.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, memaparkan berbagai program unggulan Pemerintah Kota Medan saat berdialog dengan Komando Ojol Indonesia Raya (Kojira) di Aula Kantor DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Sabtu (18/4/2026). Pertemuan berlangsung hangat dan interaktif, dengan fokus utama pada perlindungan sosial serta layanan kesehatan bagi pekerja sektor informal, khususnya pengemudi ojek online (ojol).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Pembina Kojira Meriyawaty Amelia Prasetio yang dikenal sebagai Bunda Yin, Ketua Umum DPP Kojira Rudi Zulham Hasibuan, serta pengurus Kojira Dewi Budiarti. Dalam kesempatan itu, Zakiyuddin menegaskan bahwa kehadiran organisasi seperti Kojira menjadi wadah strategis untuk menampung aspirasi para pengemudi ojol sekaligus memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Dengan adanya organisasi ini, kami di Pemko Medan lebih mudah menerima masukan dan mencari solusi bersama,” kata Zakiyuddin Harahap.
Dalam dialog tersebut, Zakiyuddin menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Medan telah menjalankan berbagai program bantuan sosial, salah satunya melalui skema Program Keluarga Harapan (PKH) daerah. Program ini menyasar warga lanjut usia di atas 60 tahun serta penyandang disabilitas yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan bahwa penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan atau Rp2,4 juta per tahun. Proses pendaftaran pun relatif mudah, cukup dengan menyerahkan Kartu Keluarga kepada kepala lingkungan atau pihak kelurahan untuk didata.
“Kalau belum tercover PKH pusat, Pemko Medan hadir untuk membantu. Tapi masyarakat juga harus aktif mendaftar,” ujarnya.
Selain bantuan sosial, Zakiyuddin juga memastikan bahwa layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan telah berjalan optimal. Menurutnya, warga yang memiliki KTP Kota Medan dapat langsung memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terkendala biaya.
Ia menyebutkan bahwa Kota Medan merupakan salah satu daerah pelopor pelaksanaan UHC di Sumatera Utara. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan berupa keterbatasan kapasitas rumah sakit yang kerap dipadati pasien.
“Memang sering penuh karena bukan hanya warga Medan, tapi hampir seluruh Sumatera Utara berobat ke sini. Tapi prinsipnya, UHC tetap berjalan dan bisa diakses cukup dengan KTP,” jelasnya.
Dalam upaya memberikan perlindungan kerja kepada pekerja sektor informal, Pemko Medan juga mendorong para pengemudi ojol untuk terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Zakiyuddin menyebutkan bahwa pendaftaran dapat difasilitasi melalui kepala lingkungan setempat, sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh jaminan perlindungan kerja.
Menurutnya, program tersebut sangat penting agar para pekerja memiliki perlindungan apabila terjadi risiko kerja, termasuk kecelakaan.
“Sudah ada yang ditanggung sampai ratusan juta rupiah. Ini bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan pekerja informal juga terlindungi,” katanya.
Pada sesi dialog dan tanya jawab, Zakiyuddin juga menanggapi keresahan para pengemudi ojol terkait kasus kecelakaan maupun tindak kriminal seperti begal yang tidak ditanggung dalam skema BPJS. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Medan telah menyiapkan solusi melalui dukungan anggaran khusus di RSUD Dr. Pirngadi Medan.
Zakiyuddin mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp3 miliar untuk membantu pembiayaan pengobatan korban kecelakaan, begal, maupun insiden lain yang tidak tercakup dalam layanan BPJS.
“Kalau tidak ditanggung BPJS, bisa ditangani di Pirngadi. Ini khusus untuk warga ber-KTP Medan sebagai bentuk perlindungan dari Pemko,” sebutnya.
Selain itu, Zakiyuddin juga menyinggung pentingnya peningkatan keterampilan bagi masyarakat. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Medan bekerja sama dengan Balai Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyediakan berbagai program pelatihan keterampilan. Namun, menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan peluang tersebut.
Melalui pertemuan ini, Zakiyuddin mendorong masyarakat yang tergabung dalam Kojira untuk memanfaatkan program pelatihan tersebut, baik untuk meningkatkan keterampilan pribadi maupun sebagai bekal bagi anggota keluarga.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan komunitas ojol di Kota Medan. Zakiyuddin juga mengingatkan pentingnya masyarakat untuk aktif mencari informasi terkait program pemerintah, baik melalui kelurahan maupun media sosial resmi dinas terkait.
Dengan berbagai program yang dipaparkan, Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya dalam menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif, khususnya bagi pekerja lapangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi kota.
.jpeg)
.jpg.jpeg)
