.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke PT Bank Sumut, Rabu (1/4/2026). Kunjungan kerja tersebut membahas penyelenggaraan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta bank daerah sebagai badan usaha yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Ketua Tim Komisi II DPR RI Bahtra, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Direktur Utama PT Bank Sumut Heru Mardiansyah, serta para kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Rico Waas Harap Kinerja Bank Sumut Semakin Meningkat
Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas berharap kunjungan kerja yang dilakukan Komisi II DPR RI dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja Bank Sumut ke depan.
"Rapat ini diharapkan akan membawa dampak baik terhadap kinerja Bank Sumut ke depannya," harap Rico Waas.
Menurutnya, penguatan peran bank daerah sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat sektor usaha masyarakat.
Pemerintah Dorong Reformasi Tata Kelola BUMD
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berpihak pada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa BUMD merupakan aset strategis daerah yang perlu ditata secara menyeluruh melalui regulasi baru.
"Reformasi tersebut mencakup pemisahan indikator kinerja antara aspek finansial dan pelayanan publik, pemisahan peran pemerintah sebagai regulator dan pemilik modal, serta pemberian fleksibilitas dalam akses permodalan dan pemanfaatan aset guna meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas," jelasnya.
DPR RI Soroti Ketimpangan Penyaluran Kredit
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan bahwa sebagai instrumen kebijakan daerah, Bank Sumut harus mampu menjalankan fungsi ganda sebagai penggerak ekonomi sekaligus penyedia layanan publik yang profesional.
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut adalah ketimpangan penyaluran kredit.
DPR RI menekankan agar Bank Sumut tidak hanya memberikan prioritas kepada pengusaha besar, tetapi juga memperluas akses pembiayaan kepada pelaku ekonomi menengah dan kecil.
"Jangan sampai perputaran ekonomi hanya dinikmati segelintir orang di kalangan atas. Kredit harus lebih banyak menyentuh masyarakat menengah ke bawah agar dampaknya terasa nyata bagi seluruh rakyat Sumatera Utara," tegasnya.
Dividen Bank Sumut Diminta Tepat Sasaran
Selain persoalan kredit, DPR RI juga mengingatkan pemerintah daerah selaku pemegang saham agar lebih bijak dalam mengelola dividen dari Bank Sumut.
Pembagian keuntungan tersebut diharapkan benar-benar dialokasikan untuk program-program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di berbagai kabupaten dan kota.
