Sri Rezeki Dorong Pemko Medan Perkuat UMKM Agar Naik Kelas dan Berdaya Saing

MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan, Hj. Sri Rezeki, AMd, mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memperkuat komitmen dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Menurutnya, intervensi pemerintah sangat dibutuhkan agar pelaku usaha lokal dapat berkembang melalui penguatan permodalan, pelatihan yang tepat sasaran, serta perluasan akses pemasaran.

“Pengembangan UMKM harus menjadi prioritas kolektif, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Kita ingin menciptakan ekosistem yang kompetitif, di mana terjadi sinergi antara usaha modern dan UMKM, sehingga mampu menumbuhkan pasar bahan baku serta komoditas baru di Kota Medan,” ujar Sri Rezeki di Medan, Sabtu (18/4/2026).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, kebijakan Pemko Medan harus lebih adaptif dan kondusif bagi pertumbuhan usaha kecil. Ia juga menyoroti pentingnya kemitraan strategis yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dan pelaku UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing secara global.

Sinergi dengan Program Makan Bergizi Gratis

Sebagai langkah konkret, Bendahara Koperasi Wanita Syariah Usaha Mulia tersebut menekankan pentingnya pelaku usaha bergabung dalam wadah koperasi untuk memperkuat posisi tawar (bargaining power). Ia mencontohkan peluang kolaborasi antara penyedia program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

“Melalui kemitraan dengan koperasi, akan tercipta standarisasi mutu dan pemanfaatan bahan baku lokal yang lebih terorganisir. Ini adalah langkah strategis untuk menekan inflasi sekaligus memastikan UMKM lokal menjadi aktor utama dalam program nasional, bukan sekadar penonton,” tegas Anggota Komisi III DPRD Medan tersebut.

Sri Rezeki juga mengidentifikasi sejumlah tantangan klasik yang masih dihadapi pelaku UMKM, mulai dari keterbatasan modal, kendala produksi, hingga kesiapan menghadapi dinamika lingkungan usaha yang terus berkembang.

Karena itu, ia mendesak adanya perlindungan hukum melalui regulasi yang berpihak pada pelaku usaha kecil, termasuk kemudahan dalam pengurusan perizinan dan akses pendanaan.

“Keberadaan dan kesejahteraan pelaku UMKM harus dijamin melalui regulasi yang memudahkan perizinan dan akses pendanaan. Kita optimistis, dengan aturan yang tepat sasaran, akan tumbuh ekosistem ekonomi kerakyatan yang kokoh dan mandiri di Kota Medan,” pungkasnya.