.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Timbul Jaya Sibarani, menyoroti lonjakan harga tiket pesawat yang dinilai semakin memberatkan masyarakat. Kenaikan tersebut diduga dipicu meningkatnya biaya operasional maskapai, terutama harga bahan bakar avtur yang berdampak langsung pada tarif penerbangan.
Timbul mengungkapkan, lonjakan harga tiket pesawat untuk rute Bandara Kuala Namu Medan–Bandara Soekarno Hatta Cengkareng kini mencapai kisaran Rp10 juta untuk sekali perjalanan. Kondisi ini dinilai tidak wajar dan berpotensi menghambat mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi.
“Kami melihat kenaikan harga tiket pesawat ini sudah sangat tinggi. Bahkan untuk rute Medan ke Jakarta bisa mencapai Rp10 juta sekali jalan. Ini tentu sangat memberatkan masyarakat,” ujar Timbul.
Ia menjelaskan, kenaikan harga avtur sebagai salah satu komponen utama operasional penerbangan telah mendorong peningkatan biaya operasional maskapai hingga sekitar 40 persen. Dampak tersebut kemudian dibebankan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga tiket.
“Memang ada kenaikan biaya operasional, terutama bahan bakar atau avtur, yang disebut-sebut meningkat hingga 40 persen. Tapi tetap harus ada batas agar masyarakat tidak menjadi korban,” tegasnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu menyebut pemerintah sebenarnya telah berupaya menahan kenaikan harga tiket agar tetap berada dalam kisaran 9 hingga 13 persen. Namun demikian, pengawasan terhadap maskapai penerbangan dinilai masih perlu diperkuat.
“Pemerintah sudah berusaha menahan kenaikan di kisaran 9 sampai 13 persen. Tapi di lapangan kita lihat masih ada lonjakan yang cukup tinggi. Ini yang perlu dikontrol,” katanya.
Ia juga meminta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan tarif maskapai, agar tidak terjadi kenaikan harga yang tidak terkendali.
“Kami minta Kementerian Perhubungan untuk lebih tegas dalam melakukan pengawasan. Jangan sampai maskapai menaikkan harga seenaknya tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi D DPRD Sumut berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak maskapai penerbangan serta instansi terkait. RDP tersebut bertujuan membahas secara mendalam penyebab kenaikan biaya operasional dan mencari solusi agar harga tiket pesawat tetap terjangkau.
“Kami akan memanggil pihak maskapai dan instansi terkait dalam RDP. Ini bagian dari fungsi pengawasan kami, agar ada kejelasan dan solusi atas kenaikan harga tiket ini,” pungkas Timbul.
Komisi D berharap melalui langkah tersebut dapat ditemukan solusi yang adil bagi semua pihak, baik maskapai maupun masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara.
