.png "Author Photo"){kind=small}
JAYAPURA – Momentum peringatan World Press Freedom Day 2026 di Jayapura melahirkan komitmen penting bagi masa depan jurnalisme Indonesia.
Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Komite Publisher Rights bersama komunitas pers dan para pemangku kepentingan merumuskan “Deklarasi Jayapura”, Selasa (5/5/2026).
Hasil Konsolidasi Pemangku Kepentingan
Deklarasi ini merupakan hasil dari stakeholder meeting yang digelar sehari sebelumnya, melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dewan Pers, organisasi pers, jurnalis, perusahaan media, hingga unsur pemerintah daerah dan perwakilan Bappenas.
Anggota Komite Publisher Rights, Sasmito, menjelaskan bahwa deklarasi tersebut memuat dua poin utama.
“Yakni komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan dan kebebasan pers, baik di tingkat lokal maupun nasional,” ujarnya saat membacakan deklarasi.
Dorong Implementasi Nyata
Ketua Komite Publisher Rights, Suprapto, menegaskan bahwa deklarasi ini tidak boleh berhenti sebatas seremoni.
“Yang lebih penting adalah komitmen semua pihak, termasuk platform digital, untuk benar-benar melaksanakan isi deklarasi,” tegasnya.
Ia juga mendorong peran aktif pers dalam mengawal implementasi komitmen tersebut.
WPFD 2026 Sarat Agenda Strategis
Ketua Panitia WPFD 2026, Jean Bisay, menyebut rangkaian kegiatan tahun ini dirancang untuk memperkuat kapasitas dan profesionalisme jurnalis.
Berbagai agenda yang digelar antara lain, Seminar nasional tentang kebebasan dan keberlanjutan pers, Workshop jurnalisme, investigasi, dan keamanan digital, Diskusi kolaborasi media dan platform, Talkshow pers bebas tanpa intimidasi, Hingga pelatihan jurnalisme berbasis AI
“Kami berharap seluruh kegiatan ini memberi manfaat nyata bagi jurnalis dan perusahaan media, khususnya di Papua,” ujarnya.
Peran Strategis Pers untuk Papua
Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menilai tema WPFD 2026, “Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil”, sangat relevan dengan arah pembangunan Papua.
Menurutnya, pers memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi kredibel, penguat literasi publik, serta pengawal transparansi.
“Pers adalah mitra pembangunan yang penting, melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan edukatif,” ujarnya.
Kebebasan Pers Harus Merata
Pelaksanaan WPFD di Papua juga menjadi penegasan bahwa kebebasan pers harus dirasakan merata di seluruh Indonesia.
Gubernur mengajak seluruh pihak untuk memperkuat profesionalisme, menjaga integritas jurnalistik, serta menjamin perlindungan terhadap jurnalis.
Menuju Pers yang Kuat dan Berkelanjutan
Deklarasi Jayapura diharapkan menjadi pijakan bersama dalam membangun ekosistem pers yang sehat, berkelanjutan, dan berdaya saing di era digital.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, media, dan platform digital, masa depan jurnalisme Indonesia diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga demokrasi.
