.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan tahun 2026 sebesar Rp10,4 miliar untuk rehabilitasi atau pembangunan gedung Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan menjadi perhatian publik.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait detail penganggaran tersebut.
Hal itu disampaikan Rico usai melantik 69 pejabat manajerial di Ruang Rapat III, Lantai IV, Balai Kota Medan, Kamis (18/6/2026).
“Nanti kami cek. Namun seluruh penganggaran itu semuanya dirancang dari awal dan dirancang bersama-sama secara terbuka antara pemerintah kota dan DPRD. Nanti detailnya akan kami sampaikan,” ujar Rico.
Ketika ditanya apakah anggaran tersebut merupakan permintaan dari pihak Polrestabes Medan atau inisiatif Pemerintah Kota Medan, Rico kembali menegaskan akan melihat terlebih dahulu dokumen perencanaan anggaran.
“Semua penganggaran APBD ini melewati perancangan dan pasti ada prosedur yang dilewati. Kalau tidak, tidak mungkin bisa menjadi rancangan APBD,” katanya.
Sorotan muncul karena anggaran tersebut dinilai cukup besar dan muncul pertanyaan mengenai prioritas penggunaan anggaran daerah, khususnya untuk kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, maupun fasilitas umum lainnya.
Menjawab hal itu, Rico mengatakan Pemko Medan tetap menjalankan pembangunan di berbagai sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Untuk fasilitas umum, kesehatan dan lainnya, kita sudah banyak melakukan pembangunan tahun ini. Lebih dari 30 Puskesmas kita rehabilitasi dan sekitar 195 kilometer jalan akan dibangun,” jelasnya.
Menurut Rico, pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan kebutuhan pembangunan, termasuk dukungan terhadap fasilitas yang dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang terpenting seluruh penganggaran ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Apa pun yang dibangun, baik jalan, drainase, bangunan, listrik, lampu maupun fasilitas kesehatan, semuanya harus memberikan manfaat,” tegasnya.
Sementara terkait kekhawatiran adanya tumpang tindih dengan anggaran institusi kepolisian yang juga memiliki alokasi dari pemerintah pusat, Rico mengatakan Pemko Medan akan memastikan setiap penggunaan anggaran daerah memiliki manfaat yang jelas.
“Yang terpenting adalah seluruh yang dibangun itu bisa dimanfaatkan masyarakat,” ucapnya.
