.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara memaparkan perkembangan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2026. Hingga saat ini, ribuan paket pengadaan telah masuk tahap realisasi dengan total nilai mencapai sekitar Rp1,8 triliun.
Pemaparan tersebut disampaikan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Biro PBJ Setdaprov Sumut, Muhammad Yuda Prasetya, dalam kegiatan penyampaian informasi bersama insan media, di Lobby Dekranasda Sumut kantor Gubernur Sumatera Utara,Kamis (18/6/2026).
Muhammad Yuda menjelaskan, Biro PBJ memiliki peran dalam mengoordinasikan serta memfasilitasi seluruh proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Biro Pengadaan Barang dan Jasa bertugas mengkoordinasikan proses pengadaan yang dilakukan OPD, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan agar berjalan sesuai ketentuan,” katanya.
Dalam pemaparannya, Yuda menyampaikan bahwa penyusunan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) telah mencapai 100 persen dengan total nilai mencapai Rp547 miliar.
Sementara berdasarkan progres realisasi pengadaan barang dan jasa, tercatat sebanyak 1.478 paket telah berjalan dengan nilai sekitar Rp1,8 triliun.
Untuk metode e-purchasing, Yuda menyebutkan telah terealisasi sebanyak 1.090 paket dengan nilai mencapai Rp630 miliar. Dari total 3.479 paket yang direncanakan, proses tersebut terus dilakukan percepatan oleh masing-masing perangkat daerah.
“Untuk e-purchasing, ada 13 perangkat daerah yang realisasinya sudah mencapai di atas 25 persen. Sementara masih ada beberapa perangkat daerah yang perlu meningkatkan percepatan,” jelasnya.
Selain e-purchasing, proses pengadaan melalui metode Pengadaan Langsung (PL) juga terus berjalan. Dari total 3.141 paket yang direncanakan, sebanyak 464 paket telah terealisasi.
Sedangkan untuk metode tender, sebanyak 79 paket telah selesai, 24 paket masih dalam proses, dan 22 paket lainnya akan segera memasuki tahap tayang.
Untuk pekerjaan jasa konsultasi, sebanyak 37 paket telah selesai, sementara 50 paket masih dalam proses seleksi dan 5 paket segera ditayangkan.
Yuda menegaskan, percepatan pengadaan menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Ia berharap seluruh OPD dapat memperkuat koordinasi agar proses pengadaan tidak hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang paling penting bagaimana proses pengadaan berjalan efektif, tepat waktu, transparan, dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
