.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Keterbatasan lahan pertanian tidak menjadi alasan bagi kota metropolitan untuk menyerah menghadapi tantangan ketahanan pangan. Pemerintah Kota Medan menilai solusi utama bukan menciptakan produksi pangan dalam jumlah besar, melainkan membangun sistem kolaborasi yang mampu menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Wali Kota Medan sekaligus Ketua Komisariat Wilayah I APEKSI, Rico Tri Putra Bayu Waas, dalam Forum Pangan Nasional Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang menjadi bagian rangkaian Rakernas APEKSI XVIII Tahun 2026 di Hotel Grand Inna Medan, Senin (29/6/2026).
Forum tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, serta Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto.
Rico Waas mengatakan, sebagai kota besar, Medan bukan merupakan daerah penghasil utama pangan. Namun, kondisi tersebut justru menjadi tantangan untuk membangun sistem distribusi pangan yang lebih kuat melalui kerja sama dengan daerah sekitar.
Menurutnya, pengalaman lonjakan harga sejumlah komoditas seperti cabai menjadi pelajaran penting bahwa stabilitas pangan memiliki hubungan erat dengan pengendalian inflasi daerah.
“Kuncinya adalah kolaborasi antardaerah untuk memastikan jalur distribusi pangan dari daerah penghasil masuk ke Medan tanpa hambatan,” ujar Rico.
Pemko Medan saat ini memperkuat kerja sama dengan sejumlah daerah penyangga, seperti Kabupaten Karo, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai, guna menjaga ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.
Rico menilai kota tidak harus menjadi pusat produksi pangan, tetapi dapat berperan sebagai penghubung dan pengelola sistem distribusi agar hasil produksi daerah lain dapat sampai kepada masyarakat.
“Kota ini sejatinya adalah hub ekonomi provinsi ataupun kabupaten/kota sekitar. Kita tidak membuat produksi, tetapi kita bisa mengelola produksi dari daerah lain,” katanya.
Dalam forum tersebut, Rico juga mendorong pemerintah kota di Indonesia untuk mengembangkan strategi kreatif menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim dan urbanisasi.
Ia menyebut sejumlah daerah telah berhasil menerapkan konsep smart farming dan urban farming yang dapat menjadi referensi bagi kota-kota lain.
“Melalui forum ini kita ingin belajar dan berbagi solusi agar ketahanan pangan sekaligus stabilitas inflasi bisa terjaga,” ujarnya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto dalam keynote speech bertajuk “Indonesia di Simpang Jalan Menuju 2045” mengingatkan pentingnya kesiapan kota menghadapi bonus demografi.
Menurutnya, ketahanan pangan menjadi salah satu faktor utama dalam membangun kualitas generasi masa depan.
“Jika kota-kota di Indonesia gagal menyediakan pangan yang sehat, aman, dan terjangkau, generasi muda tidak akan tumbuh menjadi manusia yang tangguh. Akibatnya, Indonesia akan sulit menjadi negara maju,” ujar Bima.
Ia mendorong perubahan pola kerja pemerintah dari sekadar kolaborasi menuju konsep co-creation, yaitu melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sejak tahap perencanaan.
“Semua harus dilibatkan mulai dari perencanaan, duduk bersama-sama. Itu yang namanya co-creation,” tegasnya.
Bima juga mengapresiasi komitmen Pemko Medan dalam sektor pangan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kota Medan disebut menjadi salah satu kota dengan komitmen anggaran pangan tertinggi secara nasional.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung distribusi pangan, cadangan pangan pemerintah daerah, operasi pasar, serta kerja sama dengan Bulog dan BUMD pangan.
“Saya mengapresiasi Kota Medan yang komitmen anggarannya sangat tinggi. Ini menunjukkan kepedulian kepala daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat,” pungkas Bima.
.jpg)
