.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan kriminalitas tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum. Menurutnya, persoalan tersebut harus ditangani secara komprehensif melalui penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesehatan sosial, serta ketahanan keluarga.
Pesan tersebut disampaikan Rico Waas melalui Staf Ahli Wali Kota Medan, Adlan, saat menghadiri Seminar Hasil Kajian Masalah Sosial Masyarakat yang digelar di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (29/7/2026).
Dalam sambutannya, Rico Waas menyampaikan bahwa persoalan narkoba, kriminalitas, kesehatan sosial, dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang erat sehingga memerlukan penanganan secara terpadu berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.
"Kalau kita hanya menyelesaikan satu bagian saja tanpa memperkuat bagian yang lain, hasilnya tidak akan maksimal," ujar Rico Waas dalam sambutan yang dibacakan Adlan.
Ia menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu fondasi utama dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan.
"Menciptakan keamanan tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi juga dengan membuka kesempatan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan masyarakat memiliki harapan untuk masa depan," katanya.
Rico mengungkapkan, berdasarkan data pemerintah, tingkat kemiskinan di Kota Medan pada tahun 2025 berada di angka 7,25 persen. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang harus mendapat perhatian serius dalam upaya menekan angka kriminalitas.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya memperkuat perlindungan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba melalui peran keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, rumah ibadah, hingga ruang-ruang publik.
Menurutnya, Pemerintah Kota Medan siap memperkuat sinergi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, dunia pendidikan, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun sistem pencegahan yang lebih efektif.
Dalam kesempatan itu dipaparkan hasil kajian yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Medan bekerja sama dengan FISIP USU di lima kecamatan, yakni Medan Helvetia, Medan Sunggal, Medan Tembung, Medan Johor, dan Medan Area.
Kajian tersebut disusun oleh tim peneliti yang diketuai Dr. Fernanda Putra Adela, S.Sos., M.A., dengan anggota Dr. Arief Marizki Purba, S.E., S.Sos., M.Si., serta Eka Prahadian Abdurahman, S.I.Kom., M.K.M., ICAP I.
Hasil penelitian menunjukkan kelima kecamatan tersebut masuk kategori bahaya untuk dimensi penyalahgunaan narkoba, kesehatan sosial, dan kemiskinan, sedangkan pada aspek kriminalitas berada dalam kategori waspada.
Dari lima wilayah yang diteliti, Kecamatan Medan Johor tercatat memiliki tingkat kerentanan tertinggi dengan 57,5 persen responden berada pada kategori risiko tinggi.
Penelitian juga mengungkap bahwa sabu-sabu merupakan jenis narkotika yang paling banyak dikenal masyarakat, sementara pengaruh teman sebaya menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba.
Menariknya, hasil kajian menyimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kriminalitas. Sebaliknya, kemiskinan menjadi satu-satunya faktor yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap meningkatnya tindak kriminal.
Selain itu, penelitian juga menemukan adanya hubungan yang kuat antara rendahnya kesehatan sosial dengan tingkat kemiskinan masyarakat.
Berdasarkan temuan tersebut, tim peneliti merekomendasikan agar penanganan berbagai persoalan sosial dilakukan secara terpadu melalui penguatan program pencegahan narkoba, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan ketahanan komunitas, serta kolaborasi lintas sektor.
Seminar tersebut menghadirkan Dr. Zulkarnain Nasution, M.A., ICAO I., Direktur PIMANSU, sebagai narasumber, dengan Ira Riska Aisyah Lubis, S.Sos., M.Si. sebagai moderator. Kegiatan juga dihadiri Kepala BRIDA Kota Medan Benny Iskandar, perwakilan BNN Provinsi Sumatera Utara, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
%20.jpg.jpeg)
