MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong transformasi pengelolaan olahraga di Sumut dari sekadar kegiatan pertandingan dan pembinaan atlet menjadi sebuah industri yang mandiri, profesional, produktif, dan berdaya saing.

Gagasan tersebut dinilai penting mengingat Sumut kini memiliki berbagai fasilitas olahraga yang dibangun dan ditingkatkan menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024. Infrastruktur olahraga tersebut tidak boleh berhenti menjadi fasilitas seremonial yang hanya ramai ketika sebuah kejuaraan digelar.

Sebaliknya, fasilitas tersebut harus mampu dimanfaatkan secara berkelanjutan, menghasilkan pendapatan, sekaligus menjadi pusat pembinaan atlet dan aktivitas olahraga masyarakat.

Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat menggelar rapat bersama Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut di Ruang Rapat Lantai 10 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (11/8/2026).

Rapat tersebut secara khusus membahas rencana strategis pengelolaan dan pengembangan olahraga sebagai industri di Sumatera Utara.

Bobby: Olahraga Harus Bisa Menghasilkan

Bobby mengatakan olahraga memiliki pasar yang sangat besar. Masyarakat bukan hanya membutuhkan olahraga untuk menjaga kesehatan, tetapi juga memiliki minat tinggi untuk menonton pertandingan, mengikuti komunitas, menggunakan fasilitas olahraga hingga menjadi bagian dari berbagai kegiatan olahraga.

Potensi tersebut, menurutnya, harus dikelola menjadi sebuah ekosistem ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi daerah sekaligus para pelaku olahraga.

“Banyak orang yang mau melihat (menonton), dan banyak juga yang mau bermain, terutama seluruh atlet. Tetapi bagaimana agar banyak juga yang berkontribusi memajukan olahraga. Caranya adalah, bagaimana bidang ini bisa menghasilkan pemasukan. Tentu dengan bertransformasi ke industri. Dan ini harus kita mulai dari diri sendiri, pemerintah provinsi,” ujar Bobby.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyediakan fasilitas dan menggelontorkan anggaran untuk kegiatan olahraga. Harus ada pola pengelolaan yang memungkinkan fasilitas tersebut terus hidup, produktif dan mampu membiayai sebagian kebutuhan pengembangannya.

Dengan konsep industri olahraga, kegiatan olahraga diharapkan tidak hanya menghabiskan anggaran pemerintah, tetapi juga mampu menciptakan sumber pendapatan baru.

Fasilitas Pasca-PON Jangan Hanya Jadi Bangunan Megah

Pasca-PON 2024, Sumut memiliki sejumlah fasilitas olahraga yang cukup representatif.

Di antaranya Stadion Utama, Stadion Madya serta berbagai fasilitas olahraga di kawasan Pusat Olahraga Desa Sena, Kabupaten Deliserdang.

Selain itu, terdapat sejumlah gedung olahraga di kawasan Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut di Jalan William Iskandar, Medan, serta berbagai fasilitas lainnya.

Bobby mengingatkan, keberadaan infrastruktur tersebut harus diikuti sistem pengelolaan yang profesional.

Tanpa pengelolaan yang baik, fasilitas olahraga berpotensi mengalami persoalan klasik: biaya pemeliharaan tinggi, tingkat pemanfaatan rendah dan akhirnya menjadi beban pemerintah daerah.

Karena itu, ia meminta adanya grand design yang tidak hanya berbicara mengenai penyelenggaraan turnamen.

“Tentu ini merupakan satu langkah yang bagus, di mana setiap kegiatan yang berlangsung mendatangkan keuntungan dan pemasukan bagi daerah. Tetapi ada hal yang lebih besar, bagaimana kita menjadikan olahraga ini ke depannya bisa disenangi, bisa dinikmati, selain bisa menghasilkan,” jelas Bobby.

Ia menegaskan, grand design tersebut harus mampu menciptakan aktivitas olahraga yang berlangsung secara rutin.

Bukan hanya ketika ada pertandingan nasional atau internasional, tetapi juga menghadirkan aktivitas masyarakat setiap hari, setiap pekan, setiap bulan hingga setiap tahun.

“Harus ada rencana besar (Grand Design) yang bisa ditinggalkan (ditetapkan), bukan hanya untuk kegiatan tertentu. Melainkan gerakan-gerakan masyarakat yang bisa melaksanakannya secara rutin, baik setiap hari, setiap pekan, bulan dan tahun,” tegasnya.

Pendapatan dan Prestasi Atlet Harus Berjalan Bersama

Bobby juga mengingatkan agar orientasi menjadikan olahraga sebagai industri tidak membuat pembinaan atlet terabaikan.

Menurutnya, pengelolaan fasilitas olahraga harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas atlet.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan, baik pelatihan, pertandingan maupun turnamen, harus memberikan nilai tambah terhadap pembinaan atlet Sumut.

Hal tersebut menjadi penting karena Sumut merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

Potensi sumber daya manusia yang besar tersebut, kata Bobby, harus sejalan dengan prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional.

“Sehingga antara target pengelolaan untuk mendapatkan pemasukan, peningkatan kualitas atlet hingga menjadikan olahraga diminati masyarakat, harus berjalan bersama,” ungkapnya.

Karena itu, Bobby meminta persiapan grand design dilakukan secara matang agar transformasi olahraga menjadi industri tidak berhenti sebagai konsep.

“Kita ingin rencana besar ini, persiapannya benar-benar matang, terutama saat Pencanangan Pertama Grand Design nantinya,” katanya.

Pengelolaan Fasilitas Diarahkan ke BLUD

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut Mahfullah P Daulay menjelaskan, salah satu skema yang disiapkan pemerintah adalah mengelola kawasan pusat olahraga melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Skema tersebut diharapkan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan fasilitas olahraga, baik dari sisi pemeliharaan, pelayanan maupun pemanfaatan aset.

“Dengan pengelolaan oleh BLUD nantinya, kelebihannya seperti peningkatan kualitas pelayanan, optimalisasi aset, dan bisa mengelola pendapatan secara mandiri. Termasuk mendorong adanya inovasi layanan, seperti digitalisasi dan model bisnis yang tetap berorientasi pada pelayanan publik,” jelas Mahfullah.

Menurutnya, pola BLUD juga memungkinkan pengelolaan pendapatan dilakukan secara lebih mandiri sehingga fasilitas olahraga tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.

Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan kawasan pusat olahraga nantinya juga dapat dialokasikan untuk mendukung program kepemudaan dan keolahragaan.

Termasuk bantuan hibah untuk pembinaan atlet maupun pengembangan komunitas olahraga.

Jangan Hanya Mengejar PAD

Konsep industri olahraga yang didorong Pemprov Sumut pada akhirnya tidak boleh hanya diterjemahkan sebagai upaya mengejar pendapatan asli daerah (PAD).

Ada tiga kepentingan besar yang harus berjalan secara bersamaan: fasilitas olahraga harus produktif, masyarakat harus semakin aktif berolahraga, dan prestasi atlet harus meningkat.

Jika hanya mengejar pemasukan, fasilitas olahraga berisiko berubah menjadi sekadar aset komersial.

Sebaliknya, jika hanya berorientasi pada pembinaan tanpa memikirkan model pengelolaan yang sehat, pemerintah akan terus dibebani biaya operasional dan pemeliharaan.

Karena itu, grand design yang disiapkan Pemprov Sumut dituntut mampu mempertemukan kepentingan bisnis olahraga dengan misi pelayanan publik dan pembinaan prestasi.

Transformasi tersebut juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas olahraga, federasi cabang olahraga, akademisi hingga masyarakat.

Dengan pengelolaan yang tepat, fasilitas olahraga warisan PON 2024 bukan hanya menjadi simbol keberhasilan penyelenggaraan event olahraga terbesar di Indonesia tersebut, tetapi dapat menjadi mesin pertumbuhan ekosistem olahraga Sumut.

Target akhirnya bukan sekadar membuat stadion dan gedung olahraga ramai.

Lebih jauh, Sumut diharapkan mampu membangun industri olahraga yang menciptakan lapangan ekonomi baru, memperkuat komunitas, melahirkan atlet berprestasi dan menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat.

Di titik inilah gagasan Bobby Nasution mengenai olahraga sebagai industri akan diuji: apakah fasilitas olahraga Sumut benar-benar mampu menghasilkan nilai ekonomi sekaligus melahirkan prestasi, atau kembali menjadi infrastruktur megah yang hanya ramai ketika ada pertandingan besar.