.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan semakin mengandalkan media sosial sebagai ujung tombak komunikasi publik. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), setiap program dan pekerjaan pemerintah didorong untuk dipublikasikan secara konsisten agar masyarakat mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah di lapangan.
Strategi tersebut bahkan disebut ikut menggeser stigma lama yang sempat melekat pada Kota Medan sebagai “kota sejuta lubang”, terutama melalui publikasi perbaikan jalan dan drainase yang dilakukan secara rutin.
Kepala Dinas Kominfo Medan, Arrahmaan Pane, mengatakan pemanfaatan media sosial saat ini tidak lagi dapat dipandang sebagai pelengkap komunikasi pemerintahan. Perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi membuat pemerintah harus hadir di ruang digital dengan informasi yang cepat, aktual dan mudah diakses.
Hal itu disampaikan Arrahmaan saat menjadi narasumber dalam Uji Kompetensi Wartawan Radio (UKWR) Angkatan 50 dan 51 LPP RRI Korwil XVI yang meliputi RRI Medan, Sibolga dan Gunungsitoli, di Ruang Serbaguna RRI Medan, Rabu (12/8/2026).
“Sekarang trennya masyarakat melihat berita hanya dengan handphone. Tren membaca surat kabar sudah jauh ketinggalan. Karena itu, kami fokus mengaktifkan penyampaian informasi melalui media sosial yang ada,” ujar Arrahmaan.
Menurutnya, media sosial Pemko Medan tidak hanya digunakan untuk menampilkan kegiatan pejabat atau agenda seremonial pemerintahan. Lebih jauh, platform tersebut diarahkan untuk menunjukkan pekerjaan konkret yang dilakukan pemerintah.
Salah satunya melalui publikasi perbaikan infrastruktur jalan dan drainase yang dilakukan di berbagai wilayah Kota Medan.
Arrahmaan menilai publikasi pekerjaan tersebut penting karena masyarakat dapat melihat secara langsung apa yang sedang dikerjakan pemerintah.
Dengan kata lain, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa pembangunan berjalan. Pekerjaan tersebut harus diperlihatkan kepada publik melalui dokumentasi dan informasi yang jelas.
Dari “Kota Sejuta Lubang” ke Narasi Pembangunan
Perubahan strategi komunikasi tersebut menjadi menarik karena salah satu persoalan yang selama ini kerap menjadi sorotan warga adalah kondisi infrastruktur Kota Medan.
Istilah “kota sejuta lubang” pernah menjadi gambaran keras masyarakat terhadap buruknya kondisi sejumlah ruas jalan.
Kini, melalui publikasi perbaikan jalan secara masif, Pemko Medan berupaya menghadirkan narasi berbeda: bahwa persoalan tersebut sedang ditangani dan pemerintah bekerja memperbaikinya.
Namun, bagi Arrahmaan, narasi pembangunan tidak boleh dibangun hanya dengan kata-kata.
Apa yang ditampilkan melalui media sosial harus memiliki basis pekerjaan nyata di lapangan.
Karena itu, Dinas Kominfo juga memberikan pendampingan kepada perangkat daerah dalam memproduksi konten, mulai dari penulisan narasi, pengambilan foto hingga pembuatan video.
“Karena kita perlu menyampaikan kepada masyarakat apa yang kita kerjakan, siapa yang datang, di mana kegiatannya dan hasilnya apa,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan idealnya memenuhi unsur 5W+1H, sehingga masyarakat tidak hanya melihat gambar kegiatan, tetapi memahami substansi pekerjaan yang dilakukan pemerintah.
Media Sosial Jadi Kanal Aduan Warga
Menariknya, strategi komunikasi Pemko Medan tidak berhenti pada publikasi satu arah.
Media sosial juga dimanfaatkan sebagai ruang untuk menangkap keluhan masyarakat.
Arrahmaan mengatakan tidak seluruh komentar warganet harus ditanggapi. Kritik yang hanya berisi sentimen negatif tanpa persoalan konkret biasanya tidak menjadi prioritas.
Sebaliknya, komentar yang berisi pengaduan jelas justru dapat menjadi pintu masuk bagi Pemko Medan untuk melakukan tindakan.
Ia mencontohkan laporan warga mengenai lampu penerangan jalan yang mati.
Laporan tersebut dapat langsung didokumentasikan dan diteruskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk ditindaklanjuti.
“Biasanya langsung saya screenshot dan kirimkan ke Dinas Perhubungan sebagai pihak yang berwenang. Saya sampaikan langsung kepada kepala dinasnya, dan biasanya dalam 1–2 hari pengerjaan langsung dilakukan,” ungkapnya.
Pola tersebut menunjukkan media sosial mulai diposisikan bukan hanya sebagai etalase pemerintah, tetapi juga sebagai kanal komunikasi dua arah antara masyarakat dan birokrasi.
Followers Tembus 116 Ribu
Arrahmaan juga mengungkapkan pertumbuhan jumlah pengikut akun Instagram Pemko Medan sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo.
Menurutnya, ketika awal menjabat, jumlah pengikut akun Instagram Pemko Medan berada di kisaran 3.000 hingga 5.000 akun.
Kini jumlahnya disebut telah mencapai sekitar 116.000 pengikut.
“Saat awal saya menjabat sebagai Kadis Kominfo, pengikut Instagram Pemko Medan hanya sekitar 3.000 hingga 5.000. Sekarang, alhamdulillah sudah mencapai 116.000 pengikut,” katanya.
Ia menegaskan pertumbuhan tersebut berlangsung secara organik dan bukan melalui pembelian pengikut.
Pertumbuhan itu, kata Arrahmaan, didorong oleh konsistensi publikasi aktivitas Pemko Medan serta kolaborasi konten antara berbagai perangkat daerah dengan akun resmi Pemko Medan.
Tantangannya: Jangan Sampai Media Sosial Hanya Jadi Etalase
Di tengah semakin kuatnya penggunaan media sosial pemerintah, tantangan terbesar justru terletak pada konsistensi antara narasi digital dan kenyataan di lapangan.
Publik tentu tidak hanya membutuhkan gambar jalan yang telah diperbaiki, drainase yang dibersihkan, atau kegiatan pejabat yang dipublikasikan.
Masyarakat juga membutuhkan hasil yang benar-benar dirasakan.
Sebab, semakin besar jangkauan media sosial pemerintah, semakin besar pula ekspektasi publik terhadap informasi yang disampaikan.
Media sosial pemerintah pada akhirnya bukan sekadar tempat membangun citra, tetapi juga menjadi ruang tempat publik menguji apakah klaim pembangunan benar-benar sejalan dengan kondisi di lapangan.
Jika publikasi berjalan beriringan dengan pekerjaan nyata dan respons cepat terhadap pengaduan, media sosial dapat menjadi instrumen penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Sebaliknya, apabila narasi digital terlalu jauh meninggalkan realitas, ruang yang sama justru dapat berubah menjadi tempat publik mempertanyakan dan mengkritisi pemerintah.
Karena itu, perubahan dari narasi “kota sejuta lubang” menuju narasi kota yang terus berbenah tidak cukup dibuktikan melalui konten.
Jalan yang mulus, drainase yang berfungsi dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan warga tetap menjadi ukuran akhirnya.
%20.jpg.jpeg)
.jpg.jpeg)
