.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan, menyoroti polemik yang menyeret sejumlah aparatur di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, termasuk kasus yang melibatkan Lurah Paya Pasir dan Lurah Aur, Kecamatan Medan Maimun. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi sekaligus peringatan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, setiap ASN, khususnya pejabat yang berada di garda terdepan pelayanan publik, dituntut memiliki integritas, etika, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas. Aparatur, kata dia, harus hadir sebagai pelayan masyarakat tanpa membedakan kondisi warga yang datang meminta pelayanan.
"Sebagai pelayan masyarakat, mereka harus siap melayani dalam kondisi apa pun, baik saat masyarakat sedang senang maupun ketika sedang mengalami kesulitan. Itu adalah konsekuensi sebagai pelayan publik," ujar Syaiful Ramadhan, Rabu (6/8/2026).
Menurutnya, jabatan yang diemban seorang ASN bukan sekadar amanah administratif, tetapi juga tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, setiap aparatur harus mampu menjadi teladan melalui sikap yang santun, humanis, dan responsif terhadap setiap persoalan yang dihadapi warga.
"Sebagai pelayan masyarakat hendaknya memberikan contoh, mengayomi, sehingga masyarakat semakin tercerahkan dan merasakan kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang baik," katanya.
Syaiful juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Medan yang memberikan sanksi kepada aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurutnya, penegakan disiplin tersebut penting untuk menciptakan budaya kerja yang profesional sekaligus memberikan efek jera.
"Kita mengapresiasi ketegasan Pemerintah Kota Medan. Kita berharap seluruh aparatur yang ada dapat mengambil pelajaran dan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tindakan seorang bawahan tidak hanya berdampak pada institusi tempatnya bekerja, tetapi juga dapat memengaruhi citra kepala daerah sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan.
"Tindakan seperti itu bisa merusak marwah Wali Kota sebagai atasannya. Ketika kepala daerah berupaya membangun kepercayaan masyarakat dengan hadir dan mendengar langsung keluhan warga, maka seluruh aparatur harus memiliki semangat yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik," tegasnya.
Syaiful berharap polemik yang terjadi belakangan ini menjadi momentum bagi seluruh ASN di lingkungan Pemko Medan untuk melakukan introspeksi dan memperkuat komitmen sebagai pelayan publik. Menurutnya, pelayanan yang cepat, ramah, transparan, dan berintegritas merupakan kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia menambahkan, keberhasilan program pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dibuat pemerintah, tetapi juga oleh kualitas pelayanan yang diberikan aparatur kepada masyarakat setiap hari. Karena itu, seluruh ASN diminta menjaga etika, disiplin, dan profesionalisme agar kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kota Medan terus meningkat.
%20.jpg.jpeg)
.jpg.jpeg)
