.png "Author Photo"){kind=small}
TM Pardede (Dewan Penasehat Kadin dan Gapensi Sumut)
Carut marut perkembangan dunia persilatan bidang infrastruktur / konstruksi di Indonesia,khususnya di Sumatera Utara. Mengharuskan para anggota Asosiasi Konstruksi mengambil langkah berani untuk menyuarakan keadaan yang sebenarnya.
Hal ini tergambar pada Proyek Multiyears senilai 2,7 triliun rupiah, yang dilakukan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Dimana para pengusaha konstruksi lokal tidak dilibatkan, sehingga terancam gulung tikar semuanya. ujar TM Pardede kepada wartawan, Kamis 16 November 2023.
Menurutnya, jika kita sebagai pengusaha nasional, diperlakukan sama seperti BUMN Karya, pasti semua perusahaan akan menjadi perusahaan besar.
"Pekerjaan dapat didapatkan dari PUPR sebagai pemberi pekerjaan, meskipun katanya didapatkan melalui tender PBJ, tetapi kita harus melakukan hal tersebut."ucapnya.
Uangnya didapatkan dari PMN. Hanya dengan menempatkan PM / project manager dan mencari subkontraktor dari kontraktor lokal, yang mengawasi MK, operator dan tukang di lapangan, setiap ada proyek carsi tenaga ahli yang digaji per proyek.
Apakah ini pekerjaan dari BUMN Karya? Siapa yang tidak bisa melakukan hal tersebut. Hal ini harus dipersoalkan oleh kita.Maka, dibutuhkan penyempurnaan aturan yang ada.
"Ini tidak bisa ditunda hingga tahun 2024. Sikap pandang dan perlakuan terhadap BUMN Karya harus lebih berpihak pada undang-undang. Jangan seperti kucing tetapi menjadi macan yang memangsa anak bangsa."tegas TM Pardede.
Bayangkan saja lanjut TM, jika kita membaca media bahwa BUMN, memiliki anak dan cucu tanpa memperhatikan usaha kecil menengah yang bertumbangan mati kelaparan dan tidak mampu membayar kewajiban operasional dan bank serta pajak. Kiprah BUMN sebagai perusahaan jasa konstruksi di semua klasifikasi dan kualifikasi perlu ditinjau kembali. Jangan biarkan BUMN seperti kapitalis ditengah perekonomian Pancasila yang berlandaskan UUD 45.
Contohnya seperti apa yang diucapkan oleh Ketua Gapeksindo, proyek dibuat besar dengan mengumpulkan peruntukan UKM menjadi satu.
Sangat serakahnya hingga lupa akan beban yang masih harus dalam pembinaan yaitu perekonomian kaum menengah kebawah.
"Sangat menganggumkan proyek itu berkedok untuk kemajuan perekonomian Sumut, tetapi ternyata macat karena tanpa strategi mengerjakan proyek yang luar biasa besarnya untuk Sumut."ungkap TM
Lanjutnya, saat ini, perusahaan KSO tersebut menurut berita sudah tidak mampu menyelesaikan proyek ambisius yang menghempaskan dunia usaha Jakon Sumut tanpa perasaan terdahulu.
Uang APBD Sumut digunakan untuk proyek tersebut, sehingga semua yang terkait harus, mempertanggungjawabkannya kepada rakyat Sumut.
"Jangan mencoba mempermainkan uang rakyat, siapapun KSO tersebut tidak memiliki alasan melalaikan kewajiban kontrak. Sekali lagi, saya katakan bahwa jangan menyebut proyek tersebut sebagai proyek strategis propinsi, tetapi dikerjakan tanpa strategi yang menyepelakan kepentingan perekonomian pengusaha setempat yang sedang mati suri."tegasnya
Saya berharap bahwa pemerintahan ke depan dapat menyempurnakan kekurangan perilaku dan kiprah dunia usaha seperti BUMN Karya. BUMN tersebut harus mampu menjadi lokomotif bagi gerbong pengusaha lokal yang berkemampuan mengangkut beban besar-besaran.tutupnya
