MEDAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara menilai Dinas Kebudayaan Pariwasata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Sumut, meletakan angka - angka di mata anggaran hanya sebagai "Judul-Judulan" saja.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Komis E DPRD Sumatera Utara Drs.H.Muhammad Subandi,ST,MM, seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinsbudparekraf Sumut, Selasa 4 Februari 2025, Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan.
Dikatakan Subandi, berdasarkan laporan yang disampaikan Kadis Budparekraf Zumri Sulthony, S.Sos,M.Si, sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Budparekraf sangat minim. Dari dalam anggaran tersebut, hanya memenuhi judul-judul yang ada, misalnya yang sudah ada di nomenklatur.
“Tetapi kalau kita simak, apakah angka realisasi mampu
dilaksanakan, saya yakin tidak mungkin. Karena, anggarannya sangat kecil. Misalnya
ada kegiatan Melindungi budaya anggaranya dari 33 Kabupaten kota di Sumatera
Utara hanya Rp. 14 juta, itu kan nggak benar dan artinya hanya judul-judulan
saja. Oleh sebab itu, kedepannya di tahun 2025 ini, apalagi Dinas Kebudayaan
ini sudah ada Menteri Kebudayaan, kemudian di ekonomi kreatif sendiri juga ada Menterinya
sendiri, walaupun Pemerintahan atau Gubernur Sumatera Utara belum memisahkan,tapi
anggarannya sudah disiapkan. Karena kita sudah punya kementeriannya sendiri,
harus sudah dipersiapkan.”tegas Subandi.
Ditambahkannya, terkait program-program turunan dari pusat,
kita buat disini. Misalnya, di Kebudayaan yang lagi giat-giatnya mendaftarkan kekayaan
daerah ke Uniesco, apakah dalam bentuk benda,apakah dalam bentuk seni dan
sebagainya.
“Ini tugas kita, tadi di dalam rapat saya kasih contoh
misalnya, dari Sumatera Utara ada Tari Serampang Dua Belas, ini harus kita
daftarkan ke Uniesco. Inilah tugas Dinas Kebudayaan. Oleh sebabnya, jangan
meletakan angka-angka di anggaran asal jadi. Itu artinya, dia tidak mengikuti
perkembangan situasi kondisi sekarang ini pemerintahan kita”ujarnya
Dijelaskannya, pemerintahan sekarang menempatkan kebudayaan itu,
bahkan menempatkan satu Menteri, seharusnya kita bangga dengan budaya kita,
kesenian kita. Jadi inilah menjadi kekayaan bangsa kita,itu harus kita hargai. Maka,
kita berharap Disbudparekraf mengikuti alur.
“kalau Disbudparekraf Prov Sumut tidak sanggup mengikuti
ini, mungkin diatidak bisa eksis di Sumut ini. Karena kita yakin Gubernur
kedepan iniakan mengikuti apa yang ada di pusat. Dan, kita minta anggaran yang
ada di Disbudparekraf Sumut, ditambah. Misalnya untuk kegiatan-kegiatan
kebudayaan seperti, pesta-pesta budaya dengan delapan etnis yang ada. Kita kasih
kesempatan semua daerah mengeksplor keudayaan dan keseniannya mereka masing-masing
dan dibuat menjadi kelender even kegiatan tiap tahunnya. Sehingga bisa
menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusinya ke Pemerintahan
Sumut.terangnya
Anggota komisi E DPRD Sumut yang hadir dalam RDP tersebut, Ketua
Komisi E Drs.H.Muhammad Subandi,ST,MM, Dr.dr.Hj.Meriahta Sitepu. M.K.M, Edi
Surahman Sinuraya dan Pantut Banjarnahor. Sedangkan dari Disbudparekraf, Zumri
Sulthony (Kadis) Ibnu Akbar (Sekretaris), HM. Rasadi Nasution (Ka.UPT Taman
Budaya), Rachmat Hadi (Ka.Museum), Sylvia Lubis (Kabid BPK). (Lilik)