Terkait Tingginya Potongan Aplikator Musa Rajekshah Harap Panja Ojol Segra Direalisasikan

JAKARTA - Dinilai tingginya potongan pendapatan yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi ojek daring kepada para mitra pengemud mengundang keprihatinan Anggota Komisi V DPR Musa Rajekshah. Dan, dirinya berharap agar wacana pembentukan Panitia Kerja Ojek Online (Panja Ojol) di DPR segera direalisasikan.

Hal ini disampaikannya kepada wartawan di Jakarta, 10 Mei 2025. Menurutnya, langkah tersebut sudah sangat mendesak. Mengingat, jumlah pengemudi ojol di Indonesia sudah mencapai lebih dari 4 juta orang.

“Regulasi yang lebih adil harus segera didorong, termasuk penetapan batas maksimal potongan oleh aplikator serta sanksi tegas bagi yang melanggar,” kata pria yang akrab disapa Ijeck tersebut.

Dalam pertemuan dengan sejumlah pengemudi ojol dari daerah pemilihannya (Sumatera Utara I) beberapa waktu lalu, Ijeck sempat menerima langsung keluhan tentang besarnya potongan yang bisa mencapai lebih dari 30 persen dari pendapatan harian pengemudi.

Pemotongan itu, kata Ijeck, sangat memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, serta tidak manusiawi dan sangat merugikan para pekerja di sektor transportasi daring.

Menurutnya, praktik pemotongan yang melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022, yakni sebesar 15 persen, sangat tidak adil.

Meski aturan tersebut telah diterbitkan, sambung Ijeck, banyak aplikator tetap menarik potongan tambahan yang membuat pendapatan bersih pengemudi semakin kecil.

Ijeck berpendapat aplikator seharusnya bisa memangkas biaya platform karena mereka tidak menanggung beban operasional langsung seperti kendaraan, bahan bakar, atau perawatan.

” Maka, potongan sebesar 20-30 persen itu patut dipertanyakan,” katanya.

Ijeck juga menekankan pentingnya konsep kemitraan yang sejati antara aplikator dan mitra pengemudi..

Ijeck menilai hubungan kerja yang berkeadilan harus memberikan keuntungan proporsional sesuai risiko dan kontribusi masing-masing pihak.

“Pemerintah dan aplikator harus duduk bersama mencari solusi. Kemitraan sejati itu bukan soal siapa yang paling untung, tapi siapa yang paling adil,” ungkap mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara itu.