.png "Author Photo"){kind=small}
 |
| Elfanda Ananda (kiri) Bobby Nasution (kanan) |
Menurut Elfenda, kebijakan bertajuk Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) tersebut seharusnya tidak sekadar menjadi janji populis tanpa landasan kajian yang matang, terutama dari sisi keuangan. Ia menilai, meski program ini bertujuan baik, pelaksanaannya berisiko jika tidak disertai dengan perencanaan anggaran yang jelas dan berkelanjutan.
“Gubernur tidak boleh asal bunyi (asbun). Menghapus SPP di seluruh SMA dan SMK negeri tentu membutuhkan alokasi anggaran yang besar. Jika sumber pendanaannya belum jelas, ini bisa menjadi masalah serius,” katanya saat dimintai pendapat, Senin (23/6/2025).
Selama ini, lanjut Elfenda, banyak pembiayaan operasional sekolah seperti gaji guru honorer, listrik, alat peraga, pemeliharaan bangunan, hingga kegiatan ekstrakurikuler ditanggung orang tua siswa melalui mekanisme musyawarah komite sekolah. Bahkan, tenaga kebersihan dan keamanan di beberapa sekolah negeri tidak masuk dalam pembiayaan APBD.
“Tanpa SPP, siapa yang akan menanggung semua itu? Kalau tidak dihitung secara cermat, sekolah justru bisa kekurangan dana untuk menjalankan fungsi pendidikannya secara optimal,” terangnya.
Libatkan DPRD
Elfenda mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa langsung direalisasikan tanpa dukungan legislatif. Jika sumber dana berasal dari APBD, maka perubahan anggaran harus melalui persetujuan DPRD. Sementara itu, dana dari APBN seperti dana BOS sudah memiliki aturan penggunaan yang ketat berdasarkan Permendikbudristek No.63 Tahun 2023.
“Jangan sampai masyarakat dijanjikan sekolah gratis tahun 2025, padahal anggarannya belum dialokasikan dalam APBD-P, apalagi APBN yang bukan kewenangan provinsi," ujar mantan Sekretaris Eksekutif FITRA Sumut ini.
Dinas Pendidikan Sumut memang tengah melakukan kajian teknis. Namun ia menekankan, kajian tersebut harus benar-benar mendalam, mencakup estimasi biaya riil per siswa atau per sekolah, mekanisme penyaluran dana, hingga skema pengawasan.
Ia juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat untuk mencegah pungutan liar (pungli) di sekolah negeri.
“Potensi pungli tetap ada. Maka sistem pelaporan dan perlindungan pelapor harus dipersiapkan sejak dini. Sekolah yang melanggar harus diberikan sanksi tegas," ujarnya.
Matikan Sekolah Swasta
Elfenda turut menyoroti dampak kebijakan ini terhadap sekolah swasta. Jika sekolah negeri digratiskan total, hal itu berpotensi menyebabkan eksodus siswa dari sekolah swasta ke negeri. Imbasnya, kapasitas sekolah negeri bisa kewalahan.
“Jangan sampai ini mematikan sekolah swasta dan menciptakan ketimpangan baru di sektor pendidikan," imbuhnya.
Karenanya ia kembali mengingatkan agar Gubernur Bobby Nasution tidak hanya mengejar popularitas dengan program-program besar namun minim kesiapan.
“PUBG ini bisa bermanfaat, tapi hanya jika disiapkan dengan matang. Tanpa kejelasan dana, pengawasan yang kuat, dan pertimbangan menyeluruh, kebijakan ini hanya akan menjadi wacana yang sulit diwujudkan,” demikian Elfenda. ***
.jpeg)
