-->

Kasus Topan Ginting Mencuat, Publik Menanti KPK Periksa Gubernur Sumut Bobby Nasution

Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, terus bergulir dan menyeret perhatian

Editor: PoskotaSumut.id author photo

Lilik Riadi Dalimunthe (Pimred Poskotasumut.id)

MEDAN -
 Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, terus bergulir dan menyeret perhatian publik ke sosok Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Meski belum diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), desakan agar menantu Presiden Joko Widodo itu dipanggil kian menguat.

Topan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) akhir Juni 2025, terkait dugaan suap proyek jalan senilai Rp231,8 miliar. Bersama empat orang lainnya, Topan diduga menerima fee dari rekanan kontraktor dalam pelaksanaan proyek infrastruktur jalan yang bersumber dari APBD.

Penetapan tersangka terhadap Topan memicu spekulasi tentang kemungkinan keterlibatan pejabat tinggi lainnya. Nama Bobby Nasution mencuat karena hubungan kedekatannya dengan Topan Ginting. Diketahui, Topan merupakan salah satu sosok kepercayaan Bobby sejak menjabat Wali Kota Medan, dan kemudian diangkat menjadi Kadis PUPR saat Bobby menjabat Gubernur Sumut.

Diduga Ada Alur Komando dan Politik Loyalitas

Banyak pihak menilai bahwa penunjukan jabatan strategis yang diberikan Bobby kepada Topan menjadi pintu masuk penting dalam pengusutan lebih lanjut. Lembaga antikorupsi seperti ICW dan SAHdaR telah mendesak KPK untuk segera memeriksa Bobby, sebagai bentuk transparansi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

"KPK harus berani memanggil Bobby Nasution bila ditemukan bukti relevan dalam kasus ini. Jangan sampai ada kesan tebang pilih," kata Koordinator SAHdaR, seperti dikutip dalam pernyataannya kepada media.

Pola Umum Penyidikan KPK: Dari Bawah ke Atas

Dari hasil penelusuran, KPK tampaknya masih menggunakan pola “bottom-up”, yakni memulai dengan memeriksa pelaksana lapangan dan kontraktor sebelum menyasar pejabat di tingkat yang lebih tinggi. Hingga 2 Agustus 2025, belum ada keterangan resmi bahwa Bobby telah dipanggil sebagai saksi maupun tersangka.

KPK menyatakan akan menunggu hasil pengembangan penyidikan, termasuk menelusuri aliran dana (follow the money) dan komunikasi antar pihak. Jika ditemukan indikasi keterlibatan, Bobby tidak menutup kemungkinan akan dipanggil.

Risiko Politik dan Citra KPK

Kasus ini menjadi ujian besar bagi KPK. Di satu sisi, memanggil kepala daerah aktif yang juga bagian dari keluarga presiden bukanlah langkah mudah. Di sisi lain, ketidakjelasan dalam penyelidikan akan memperburuk persepsi publik terhadap KPK yang dinilai makin lemah.

Pengamat politik menilai, jika Bobby memang tidak terlibat, pemanggilan sebagai saksi justru akan meluruskan opini publik dan menguatkan posisi hukum dirinya.

Publik Menanti Keberanian KPK

Dengan dukungan opini publik, tekanan media, dan desakan lembaga antikorupsi, kini bola berada di tangan KPK. Apakah lembaga antirasuah tersebut akan berani menelusuri hingga ke level puncak pemerintahan daerah?

Hingga saat ini, masyarakat Sumut masih menanti langkah tegas KPK. Karena bagi publik, keadilan sejati tidak hanya berhenti di level pelaksana, tetapi harus menyentuh aktor-aktor strategis di balik layar.


Editor: Redaksi Poskotasumut
Penulis: Lilik R. Dalimunthe
Kategori: Hukum & Politik
Tanggal: Selasa, 5 Agustus 2025

Share:
Komentar

Berita Terkini