Inflasi Sumut Tertinggi Nasional, Direktur MATA: Gubernur Harus Evaluasi Pembantu yang Lalai

Direktur Mata Pelayanan Publik Abiyadi Siregar 

MEDAN – Direktur MATA Pelayanan Publik, Abyadi Siregar, mendukung saran Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, yang meminta Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution segera mengevaluasi para pembantunya. Khususnya pejabat yang bertanggung jawab dalam pengendalian inflasi daerah, termasuk Badan Urusan Logistik (Bulog).

Menurut Abyadi, lonjakan harga bahan pokok di Sumut sudah terjadi sejak Januari 2025, namun hingga kini tidak ada langkah nyata dari tim pengendali inflasi. Kondisi itu membuat inflasi Sumut tercatat 5,32 persen (year on year/yoy), tertinggi di Indonesia. Ironisnya, angkanya jauh melampaui Papua Pegunungan yang hanya 3,55 persen.

“Bayangkan, jalur distribusi di Sumut jauh lebih bagus dibanding Papua Pegunungan. Tapi inflasi di Sumut justru paling tinggi. Ini sangat memalukan,” tegas Abyadi, Rabu (8/10/2025.

Instansi Terkesan Lempar Bola

Abyadi mengingatkan Gubernur agar tidak cepat percaya dengan laporan bawahan maupun OPD. Menurutnya, banyak penjelasan yang disampaikan instansi teknis tidak menjawab persoalan di lapangan.

Seperti pada temu pers Dinas Kominfo Sumut, Selasa 7 Oktober 2025, Dinas Ketahanan Pangan menyebut produksi beras Sumut cukup untuk memenuhi kebutuhan 15 juta jiwa penduduk. Namun kenyataannya, harga beras di pasar masih melonjak jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.100/kg untuk beras medium, hingga tembus Rp16.000–Rp17.000/kg.

Pada Juli 2025 lalu, bitvonline.com mencoba mengonfirmasi penyebab lonjakan harga. Hasilnya, sejumlah instansi justru saling lempar tanggung jawab.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Rajali, hanya berujar: “Tanya saja Bulog. Sekarang Bulog sewa gudang di mana-mana.”

Kepala Bulog Divre Sumut, Budi Cahyanto, lamban merespons.

Dinas Perindag ESDM Sumut melalui Kabid Perdagangan Dalam Negeri, Charles Situmorang, hanya menyebut pihaknya “turun ke lapangan” tanpa menjelaskan hasil konkret.

Evaluasi Mendesak

Kondisi ini, kata Abyadi, menunjukkan lemahnya koordinasi sekaligus minimnya keseriusan instansi terkait dalam mengendalikan inflasi.

“Jika kondisi ini dibiarkan, rakyat terus menjadi korban. Gubernur harus tegas, jangan hanya menerima laporan yang indah di atas kertas,” pungkasnya.