.png "Author Photo"){kind=small}
Medan - Pemerintah mendorong percepatan pemerataan hunian layak melalui program Kredit Perumahan Rakyat, yang diharapkan tidak hanya memperkuat sektor perumahan, tetapi juga menumbuhkan ekonomi daerah, khususnya di sektor properti dan konstruksi.
Hal ini mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat 10 Oktober 2025..
Acara ini dihadiri Menteri Perumahan, Kawasan, dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, serta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Turut hadir pula Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, jajaran Forkopimda Sumut, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, asosiasi pengembang, kontraktor, pelaku UMKM, dan perwakilan masyarakat.
Dorong Akses dan Cegah Ketergantungan pada Rentenir
Dalam sesi dialog, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa semangat utama program ini adalah memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan memperkuat ekonomi rakyat kecil.
“Bayangkan, bunga kredit cuma enam persen per tahun. Sementara rentenir sebulan bisa dua persen. Jadi, kita harus tutup peluang rentenir di Sumatera Utara ini. Caranya? Bank Sumut harus cepat, jangan lama prosesnya, supaya rakyat lebih memilih bank daripada rentenir,” ujar Maruarar.
Ia menekankan pentingnya percepatan proses penyaluran kredit oleh Bank Sumut agar masyarakat tidak kembali bergantung pada pinjaman informal yang memberatkan.
Peran Daerah dan Edukasi Masyarakat
Maruarar juga meminta seluruh kepala daerah di Sumatera Utara untuk aktif menyosialisasikan program perumahan rakyat ini hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah seperti Bantuan Pembiayaan Perumahan Tapera (BP2TB), PPG gratis, dan kredit perumahan bersubsidi agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Ini soal keadilan sosial. Kita ingin rakyat kecil punya akses yang sama untuk punya rumah. Karena rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi pondasi ekonomi keluarga,” tegasnya.
Sinergi Pemerintah Daerah
Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungannya terhadap program tersebut. Ia menilai kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mempercepat pemerataan hunian dan menekan angka backlog perumahan di Kota Medan.
Program ini juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru di sektor konstruksi, material bangunan, dan jasa pendukung lainnya — yang pada gilirannya dapat memperkuat perekonomian daerah.
