.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Penanganan banjir di Kota Medan kembali menjadi sorotan tajam DPRD Kota Medan. Anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri, menilai kinerja Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan tidak kunjung menunjukkan hasil nyata, meski anggaran besar digelontorkan setiap tahun.
Menurut Lailatul, salah satu langkah paling sederhana namun tidak juga tuntas dikerjakan adalah memastikan seluruh drainase dan parit di Kota Medan bersih dari lumpur dan sampah.
“Pastikan dulu seluruh drainase di Kota Medan bersih dan air mengalir lancar. Kalau itu saja tidak sanggup, jangan bicara proyek besar. Banjir akan terus terjadi,” tegasnya dalam rapat evaluasi triwulan IV dengan Dinas SDABMBK di gedung DPRD Medan, Senin (5/1/2026).
Ia mengungkapkan, setiap tahun Pemko Medan menganggarkan sekitar Rp1 triliun lebih untuk program infrastruktur dan penanggulangan banjir, namun realitas di lapangan justru sebaliknya: hujan sebentar saja, genangan langsung merendam permukiman warga.
Drainase mati, proyek dianggap asal jadi
Lailatul menyebut penyebab utama banjir adalah drainase yang tidak berfungsi. Banyak parit dipenuhi lumpur, sampah, dan semak belukar. Lebih parah lagi, parit sekunder dan primer tidak terkoneksi, sehingga air tidak mengalir.
“Sistem drainase kita buruk. Banyak saluran tumpat, kemiringan tidak diperhitungkan, pembangunan terkesan acak. Proyek jalan, drainase dibangun, tapi tak terhubung. Ini namanya pemborosan,” ujarnya dengan nada kesal.
Ia menilai sejumlah pembangunan drainase dengan anggaran besar tidak memberi dampak signifikan dan justru terkesan dikerjakan hanya untuk menghabiskan anggaran.
Kolam retensi Martubung dinilai tak optimal
Lailatul juga menyoroti kolam retensi Martubung yang digadang-gadang sebagai solusi banjir kawasan Medan Utara. Menurutnya, fungsi kolam tersebut tidak maksimal karena saluran pembuangan dan parit penghubung terlalu kecil.
“Air tidak mengalir dengan normal. Kolam retensi besar, tapi jalur masuk dan keluarnya kecil. Ini perencanaan yang keliru,” tegasnya.
Ia meminta Dinas SDABMBK segera melakukan perbaikan desain, bukan hanya menunjukkan kegiatan seremonial.
DPRD minta normalisasi total
Pada 2026, ia mendesak Dinas SDABMBK melakukan: normalisasi seluruh drainase, koneksi parit primer dan sekunder, pembersihan lumpur dan sampah secara berkala perbaikan elevasi aliran, evaluasi proyek yang dinilai sia-sia
“Kami tidak mau mendengar lagi janji. Kami mau lihat air mengalir dan banjir berkurang. Itu saja,” tegasnya.
Dinas akui akan lakukan normalisasi
Plt Kepala Dinas SDABMBK Medan, Gibson Panjaitan, menyatakan akan menindaklanjuti kritik dewan. Ia mengaku pihaknya akan berkoordinasi dengan BBWS untuk normalisasi sungai dan peninggian tanggul di sejumlah titik rawan banjir.
