MEDAN – Pergantian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bachtiar Djafar belum otomatis menjawab persoalan utama yang selama ini dikeluhkan warga, yakni pelayanan kesehatan yang dinilai belum maksimal dan minimnya kunjungan pasien.
Sejak beroperasi pada 2022, rumah sakit milik Pemerintah Kota Medan itu dinilai belum menjadi pilihan utama masyarakat, khususnya warga di wilayah Medan Utara. Keluhan seputar pelayanan masih kerap disampaikan kepada wakil rakyat di DPRD Kota Medan.
Wakil Ketua Fraksi Hanura–PKB DPRD Medan, Roma Uli Silalahi, menyebut pergantian pimpinan harus menjadi momentum perubahan nyata, bukan sekadar rotasi jabatan. Menurutnya, direktur baru RSUD Bachtiar Djafar dituntut menghadirkan inovasi dan pembenahan sistem pelayanan agar kepercayaan masyarakat kembali tumbuh.
“Selama ini masih banyak masyarakat mengeluhkan pelayanan kesehatan. Dengan direktur yang baru, kita berharap ada perubahan yang benar-benar dirasakan warga,” ujar Roma Uli kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).
Roma Uli yang juga berprofesi sebagai bidan mengaku kerap menerima aspirasi dari konstituennya di Daerah Pemilihan II Medan Utara terkait layanan rumah sakit yang dinilai belum optimal. Kondisi itu berdampak pada rendahnya minat warga untuk berobat ke RSUD Bachtiar Djafar.
“Kalau pelayanan membaik, fasilitas ditingkatkan, tentu kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Kunjungan pasien juga pasti meningkat. Itu target yang harus dicapai manajemen rumah sakit,” tegasnya.
Ia menilai RSUD Bachtiar Djafar masih memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi rumah sakit rujukan warga Medan Utara. Namun, hal itu mensyaratkan adanya terobosan dalam manajemen layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembenahan fasilitas.
“Kita tunggu gebrakan direktur yang baru. DPRD siap mendorong dan mengawasi agar ada perubahan nyata. RSUD Bachtiar Djafar harus bertransformasi menjadi rumah sakit yang ramah pasien dan profesional,” pungkasnya.
