.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Ihwan Ritonga, membantah isu yang menyebut terganggunya distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumatera Utara disebabkan aksi mogok sopir truk tangki.
Menurut Ihwan, hingga saat ini DPRD Sumut tidak pernah menerima informasi resmi mengenai adanya aksi mogok sopir. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
"Yang pertama, kami tidak pernah mendengar ada sopir truk tangki yang mogok. Itu tidak benar. Yang kami minta adalah ketegasan dari pimpinan Pertamina, khususnya di Sumatera Utara, terkait ketersediaan pasokan BBM. Jangan sampai masyarakat dibuat panik karena informasi yang tidak jelas," ujar Ihwan kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).
Ia mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan jajaran pimpinan Pertamina Sumatera Utara terkait persoalan yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.
Menurutnya, Pertamina mengakui adanya kendala dalam distribusi BBM. Namun, DPRD Sumut menilai penjelasan tersebut belum memberikan kepastian kepada masyarakat.
"Kita meminta pertanggungjawaban dan jaminan bahwa pasokan BBM tersedia. Jangan memberikan jawaban yang tidak mendasar dan tidak jelas. Kalau pimpinan Pertamina di Sumatera Utara tidak mampu menjelaskan persoalan ini, saya akan meminta Direksi Pertamina melakukan evaluasi. Jangan masyarakat yang menjadi korban," tegasnya.
Ihwan juga mempertanyakan mengapa persoalan distribusi BBM hanya terjadi di Sumatera Utara, sementara di sejumlah daerah lain kondisi pasokan tetap normal.
Ia mengaku baru kembali dari Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah, dan tidak menemukan persoalan serupa.
"Saya baru pulang dari Jakarta dan Semarang. Di sana tidak ada masalah BBM. Kenapa hanya Sumatera Utara yang mengalami kondisi seperti ini? Apalagi ini sudah memasuki minggu kedua. Artinya ada persoalan yang harus segera dibenahi secara serius," katanya.
Terkait isu sopir truk tangki, Ihwan menjelaskan informasi yang diterimanya menyebutkan Pertamina memang sedang melakukan evaluasi terhadap sejumlah pengemudi yang diduga melakukan pelanggaran. Namun, ia menegaskan evaluasi tersebut bukan karena adanya aksi mogok kerja.
"Bukan karena mogok. Informasi yang kami terima, ada beberapa oknum sopir yang diduga melakukan pelanggaran sehingga harus dievaluasi. Silakan lakukan evaluasi, tetapi Pertamina juga harus mengantisipasi dampaknya. Jangan sampai karena evaluasi terhadap ratusan sopir, distribusi BBM menjadi terganggu dan masyarakat yang dirugikan," ujarnya.
Menurut Ihwan, Pertamina seharusnya memiliki perencanaan distribusi yang matang karena kebutuhan BBM masyarakat dapat diproyeksikan berdasarkan data konsumsi harian.
"Pertamina pasti memiliki data kebutuhan BBM setiap hari. Kalau memang terjadi lonjakan konsumsi, tentu harus diketahui penyebabnya. Jika ada indikasi penyimpangan, silakan lakukan penyelidikan dan laporkan kepada aparat penegak hukum," katanya.
Selain mendesak Pertamina segera menormalkan distribusi, Ihwan juga meminta Kepolisian Daerah Sumatera Utara bertindak tegas terhadap SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk dugaan penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM.
"Kami meminta Kapolda Sumatera Utara mengambil tindakan tegas terhadap SPBU yang terbukti melakukan kecurangan. Kalau ada yang menimbun BBM atau menyalahgunakan distribusi sehingga merugikan masyarakat, harus diproses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.
Ia menambahkan, apabila hasil penyelidikan membuktikan adanya pelanggaran di sebuah SPBU, maka sanksi tegas harus diberikan.
"Kalau memang terbukti bersalah, tutup saja SPBU tersebut. Jangan dibiarkan. Kalau itu solar ya harus solar, kalau Dexlite ya Dexlite, kalau Pertamax Turbo ya Pertamax Turbo. Jangan ada praktik mengakali jenis BBM yang dijual kepada masyarakat," katanya.
Di akhir keterangannya, Ihwan meminta seluruh jajaran Pertamina memperketat pengawasan distribusi BBM mulai dari terminal penyimpanan hingga penyaluran ke SPBU agar tidak terjadi penyimpangan yang berdampak pada masyarakat.
"Distribusi harus berjalan sesuai standar operasional. Jangan ada celah yang dimanfaatkan oknum-oknum tertentu. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian bahwa pasokan BBM tersedia dan distribusinya kembali normal," pungkasnya.
