MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menyaksikan siaran langsung penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan, Jumat (14/8/2026).

Rico Waas dan Zakiyuddin terlihat menyimak pidato Presiden Prabowo yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan arah kebijakan pemerintah serta sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan nasional melalui RAPBN 2027.

Kegiatan nonton bersama tersebut turut dihadiri anggota DPRD Kota Medan, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah serta para camat se-Kota Medan.

Turut hadir Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas dan Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi.

Delapan Prioritas Pemerintah

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan dan Danantara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, transformasi ekonomi harus terus diarahkan pada aktivitas yang memiliki nilai tambah tinggi sehingga mampu memperkuat perekonomian Indonesia.

“Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat,” kata Prabowo.

Ia juga menekankan agar program-program unggulan pemerintah dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Perlindungan sosial, kata Prabowo, harus semakin andal. Di saat yang sama, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perlu terus didorong.

Dukungan kepada petani, nelayan, guru dan kelompok tenaga kerja rentan juga akan diperkuat.

Presiden juga mengingatkan pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, koordinasi yang kuat diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif di lapangan.

Hal tersebut harus dibarengi dengan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu.

Untuk 2027, pemerintah menetapkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Kedelapan prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.

“Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” ujar Prabowo.

10 Ribu Puskesmas Akan Direnovasi

Salah satu program yang mendapat perhatian dalam pidato Presiden adalah sektor kesehatan.

Prabowo mengumumkan pemerintah akan melakukan renovasi terhadap 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia mulai 2027.

Menurutnya, program tersebut akan menyasar puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan tertinggal.

“Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10 ribu puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar, tertinggal, harus mendapat lebih,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan keberadaan puskesmas memiliki posisi penting dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.

Puskesmas, menurutnya, harus menjadi benteng pertama dalam menjaga kesehatan masyarakat sekaligus pintu pertama negara ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan.

Tak hanya renovasi puskesmas, pemerintah juga berencana membangun dan meningkatkan 514 laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) di berbagai daerah.

Program renovasi puskesmas dan peningkatan labkesmas tersebut ditargetkan selesai paling lambat pada 2030.

“Program renovasi puskesmas dan labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar,” tegas Prabowo.

Arah Baru Pembangunan Kesehatan

Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pelayanan kesehatan dasar hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Bagi daerah, penguatan fasilitas puskesmas bukan hanya berkaitan dengan bangunan fisik, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cepat, layak dan terjangkau.

Dengan RAPBN 2027, pemerintah pusat berharap pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah terpencil, terluar dan tertinggal.

Sementara di Kota Medan, paparan Presiden tersebut menjadi gambaran arah kebijakan nasional yang nantinya akan bersinggungan dengan berbagai program pembangunan daerah, khususnya dalam memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.