POSKOTASUMUT.ID

Anggota Fraksi NasDem DPRD Medan, dr. Faisal Arbie, M.Biomed

MEDAN – Fraksi NasDem DPRD Kota Medan menilai perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan sangat penting dilakukan. Perubahan tersebut diharapkan mampu membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan lebih fokus, terintegrasi, terukur dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan anggota Fraksi NasDem DPRD Medan, dr. Faisal Arbie, M.Biomed, saat menyampaikan pandangan fraksinya terhadap penjelasan pengusul Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan dalam rapat paripurna internal di gedung DPRD Medan, Senin (7/9/2026).

Menurut Faisal, persoalan kemiskinan tidak cukup ditangani hanya melalui pemberian bantuan sosial. Pemko Medan perlu memperkuat integrasi, sinkronisasi dan koordinasi seluruh program agar penanggulangan kemiskinan benar-benar menyentuh akar persoalan.

“Kebijakan penanggulangan kemiskinan harus meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan koordinasi, sekaligus meningkatkan layanan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin dan kelompok rentan,” ujar Faisal.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut juga harus diarahkan pada peningkatan kemampuan dasar serta kemandirian keluarga fakir miskin dan kelompok rentan.

Pelatihan Kerja Jadi Kunci Kemandirian

Faisal menyebut terdapat sejumlah strategi yang perlu diperkuat dalam penanggulangan kemiskinan. Di antaranya mengurangi beban pengeluaran orang atau keluarga fakir miskin dan kelompok rentan, sekaligus meningkatkan kemampuan serta pendapatan mereka.

Selain itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil. Sinergi antarprogram penanggulangan kemiskinan juga harus diperkuat agar berbagai program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri.

Menurutnya, pelatihan keterampilan juga menjadi bagian penting dalam memutus rantai kemiskinan.

Faisal mendorong Pemko Medan memberikan pelatihan kerja kepada para pencari kerja maupun masyarakat usia produktif yang membutuhkan pekerjaan.

“Kami berpandangan setiap orang bisa dan mampu bekerja jika diberi kesempatan. Dan kesempatan itu beriringan dengan pelatihan agar nantinya tercipta kemandirian dan bisa keluar dari jeratan kemiskinan dan tidak kembali lagi,” tegasnya.

Ia menilai, pendekatan tersebut penting karena masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membutuhkan kemampuan agar mampu memperoleh penghasilan secara mandiri.

Kemiskinan Persoalan Multidimensi

Faisal mengakui persoalan kemiskinan saat ini bersifat multidimensi dan sangat kompleks. Karena itu, upaya menurunkan angka kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.

Menurutnya, hasil yang optimal hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak, termasuk masyarakat miskin sendiri, ikut terlibat dalam proses pembangunan maupun pemanfaatan hasil pembangunan.

“Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan prinsip pemberdayaan, partisipatif, sinergi, terukur, transparan, akuntabel dan berkelanjutan,” katanya.

Fraksi NasDem, lanjut Faisal, berpandangan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas.

Kebijakan tersebut juga harus mempertimbangkan kemampuan sumber daya pemerintah daerah sekaligus kebutuhan masyarakat miskin.

Pendidikan, Kesehatan dan Lapangan Kerja Harus Diperkuat

Lebih lanjut, Faisal menyebut pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Tidak hanya menyangkut bantuan sosial, tetapi juga peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Pengembangan lapangan kerja serta pemberian bantuan sosial yang berkelanjutan juga dinilai penting untuk memastikan masyarakat miskin memiliki kesempatan memperbaiki taraf hidupnya.

“Untuk mengatasi kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pengembangan lapangan kerja dan pemberian bantuan sosial berkelanjutan,” ujarnya.

Di akhir pandangannya, Faisal mendorong Pemko Medan agar pembahasan Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan dilakukan secara serius dan menyeluruh.

Ia berharap regulasi yang nantinya dihasilkan tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi mampu menjadi instrumen kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Medan.

“Fraksi NasDem berharap Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan dapat disikapi dengan serius, sehingga menghasilkan peraturan daerah yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kota Medan,” pungkasnya.