Fraksi PKS Soroti Rendahnya Realisasi APBD Medan 2026

MEDAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan menyoroti rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam penyampaian pendapat fraksi terhadap Ranperda Kota Medan tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Medan, H. Kasman bin Marasakti Lubis, Lc, MA, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (29/9/2026).

Kasman mengatakan, berdasarkan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD 2026, realisasi pendapatan daerah baru mencapai 40,2 persen.

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan perlu mengoptimalkan pendapatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan tidak berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan.

“Jika target pendapatan tidak tercapai, akan banyak program yang tidak terlaksana,” ujar Kasman.

Fraksi PKS meminta Pemko Medan memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat apabila realisasi pendapatan tidak mencapai target.

Program yang dimaksud antara lain perbaikan lampu jalan, drainase, jalan lingkungan kelurahan, bantuan sosial, serta peningkatan dan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Selain pendapatan, PKS juga menyoroti realisasi belanja daerah yang masih berada di bawah 20 persen pada semester pertama.

Kondisi tersebut, kata Kasman, perlu menjadi perhatian serius karena anggaran yang telah ditetapkan harus mampu menghasilkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Jangan sampai anggaran yang telah ditetapkan hanya menghasilkan kegiatan yang bersifat seremonial, sementara kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak belum tertangani,” tegasnya.

Karena itu, Fraksi PKS meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang realisasinya masih rendah.

Setiap program, lanjut Kasman, harus memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

PKS juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Fraksi PKS meminta pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Medan dapat direalisasikan Pemko Medan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Soroti Penurunan PAD

Fraksi PKS turut menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,59 persen.

Menurut PKS, kondisi tersebut tidak hanya perlu dilihat sebagai persoalan pencapaian target angka, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Pemko Medan didorong melakukan berbagai inovasi melalui digitalisasi, memperluas basis pajak, serta menutup potensi kebocoran penerimaan.

PKS juga meminta realokasi anggaran memperhatikan pemerataan antarwilayah dan kebutuhan masyarakat kecil, khususnya pada sektor layanan dasar, kesehatan, pendidikan dan penanggulangan banjir.

Untuk memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah, Fraksi PKS mendorong Pemko Medan menghadirkan dashboard realisasi anggaran yang dapat dipantau masyarakat secara terbuka.

Apresiasi Penambahan Anggaran BPBD

Dalam bidang kebencanaan, Fraksi PKS mengapresiasi penambahan anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan yang diperuntukkan bagi pengadaan sarana evakuasi dan logistik.

Namun, penambahan anggaran tersebut dinilai perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi bencana.

Sementara terkait lingkungan dan tata kota, PKS menilai program penanggulangan banjir, pengelolaan sampah dan penataan ruang terbuka hijau perlu diintegrasikan secara lebih baik.

Fraksi PKS juga meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan segera menyiapkan blueprint atau peta drainase Kota Medan.

Peta tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya terintegrasi untuk mengurangi risiko banjir di Kota Medan.

“Pemerintah Kota Medan melalui OPD terkait harus memberikan perhatian serius agar langkah tersebut segera direalisasikan,” pungkas Kasman.