LANGKAT – Persoalan kerusakan jalan dan jembatan di jalur Bukit Lawang–Tangkahan atau yang dikenal dengan jalur Bulangta, Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, kembali menjadi perhatian.
Kerusakan infrastruktur yang berlangsung cukup lama tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan pengguna jalan.
Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret, terutama menyelesaikan pembangunan jembatan yang hingga kini belum juga memberikan solusi terhadap akses warga.
Kepala Desa Sei Musam, Bahagia Ginting, mengatakan keluhan warga tersebut juga menjadi persoalan yang diperjuangkan pemerintah desa.
Menurutnya, pemerintah desa memahami keresahan masyarakat. Namun, kewenangan dan kemampuan anggaran desa sangat terbatas untuk menangani pembangunan infrastruktur berskala besar.
“Keluhan masyarakat itu sebenarnya juga keluhan kami. Kami dari pemerintah desa sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi kami juga terbatas,” ujar Bahagia saat memberikan keterangan kepada wartawan, Sabtu (5/9/2026).
Proposal Sudah Disampaikan, Solusi Belum Datang
Bahagia menjelaskan, pemerintah desa telah berupaya menyampaikan kondisi jalan dan jembatan tersebut kepada sejumlah pihak yang diharapkan dapat membantu memperjuangkan pembangunan.
Salah satunya dengan menyerahkan dokumentasi berupa foto kondisi jalan dan jembatan serta proposal kepada organisasi masyarakat GRIB Jaya di tingkat Kecamatan Batang Serangan.
Proposal tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada pihak legislatif di tingkat Provinsi Sumatera Utara sehingga persoalan jalur Bulangta mendapat perhatian dan masuk dalam pembahasan pembangunan.
“Kami sudah memberikan foto dan proposal kepada GRIB Kecamatan untuk diteruskan ke DPR Provinsi. Tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan ataupun solusi yang kami terima,” katanya.
Menurut Bahagia, pemerintah desa tidak tinggal diam. Namun, penyelesaian jalan dan jembatan tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah pada tingkatan yang memiliki kewenangan dan anggaran lebih besar.
“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kami sampaikan kondisi di lapangan, kami berikan foto dan proposal. Tetapi kami memang terbatas,” ungkapnya.
Jembatan Lama Rusak, Jembatan Baru Tak Jadi
Persoalan jembatan menjadi salah satu keluhan utama masyarakat.
Berdasarkan keterangan yang diterima, pembangunan jembatan baru di kawasan tersebut disebut mulai dikerjakan pada 2023. Saat itu, warga berharap jembatan baru dapat menjadi solusi terhadap kebutuhan akses penghubung di wilayah mereka.
Namun, pembangunan tersebut tidak berjalan sesuai harapan.
Jembatan lama yang sebelumnya masih dapat digunakan kemudian terdampak akibat persiapan pembangunan jembatan baru. Bagian sisi jembatan lama disebut telah dibongkar atau dirusak untuk mendukung rencana pembangunan.
Persoalannya, jembatan baru yang diharapkan menjadi pengganti tidak kunjung terealisasi.
“Jembatan lama itu sebenarnya masih ada. Kemudian datang rencana mau membangun jembatan baru di sampingnya. Bagian samping jembatan lama dirusak untuk persiapan, tetapi jembatan barunya tidak jadi dibangun,” demikian gambaran persoalan yang disampaikan dalam pembahasan mengenai kondisi jembatan tersebut.
Akibat kondisi itu, masyarakat kini harus menghadapi akses yang tidak ideal.
Jalur alternatif memang sempat dibuat untuk mengatasi akses yang terganggu. Namun, solusi sementara tersebut dinilai belum memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.
Warga Hanya Ingin Jembatan yang Aman
Bahagia menyebut tuntutan masyarakat sebenarnya sangat sederhana.
Warga tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin memiliki akses jalan dan jembatan yang layak sehingga aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan aman.
“Kami ini sebenarnya tidak ada tuntutan apa-apa. Kami cuma mau jembatan kami bagus, bisa dilewati dan masyarakat tidak susah,” demikian keluhan masyarakat yang disampaikan dalam pembahasan persoalan jembatan tersebut.
Menurut Bahagia, jalur tersebut memiliki fungsi penting bagi masyarakat sekitar Sei Musam.
Jalan digunakan untuk berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, berdagang hingga membawa hasil pertanian.
Karena itu, kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan semakin meningkatkan risiko kecelakaan, terutama ketika kendaraan dengan muatan berat melintas.
Masyarakat bahkan khawatir persoalan tersebut baru mendapat perhatian serius setelah terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban.
Kades: Jangan Tunggu Ada Korban
Bahagia berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kondisi jalan dan jembatan di jalur Bulangta.
Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam penanganan infrastruktur tersebut.
Kerusakan jalan dan jembatan yang terus dibiarkan bukan hanya menyulitkan aktivitas warga, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar.
Masyarakat tidak ingin menunggu sampai terjadi kecelakaan serius atau korban jiwa baru kemudian dilakukan perbaikan.
Karena itu, pemerintah desa akan terus menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Bahagia menyadari pemerintah desa memiliki keterbatasan, terutama dalam hal anggaran dan kewenangan pembangunan.
Namun, ia memastikan persoalan tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah desa.
“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin,” tegasnya.
Soal Jabatan, Kades: Itu Takdir
Di tengah persoalan tersebut, Bahagia juga menanggapi kemungkinan adanya konsekuensi terhadap dirinya sebagai kepala desa apabila persoalan infrastruktur di wilayahnya terus menjadi sorotan.
Ia menyerahkan hal tersebut kepada ketentuan yang berlaku.
“Kalau masalah dipecat atau tidak, itu takdir,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur di Sei Musam tidak hanya menjadi keluhan masyarakat, tetapi juga menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam memperjuangkan kebutuhan warganya.
Kini, masyarakat berharap pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi segera turun tangan memberikan solusi nyata.
Bagi warga, persoalannya sederhana: jalan harus aman dilalui dan jembatan harus bisa digunakan.
Sebab, jalur Bulangta bukan hanya menjadi akses penghubung masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi warga serta akses menuju kawasan wisata Bukit Lawang dan Tangkahan.
Warga berharap pemerintah tidak menunggu hingga kerusakan semakin parah atau kecelakaan terjadi. Mereka ingin pembangunan dan perbaikan benar-benar diwujudkan, bukan berhenti pada pengukuran, proposal, maupun rencana.
