.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN - Partai Gerindra menaruh harapan besar terhadap Gebernur Sumatera Utara terpilih Muhammad Bobby Afif Nasution dalam membangun Sumatera Utara lebih baik kedepannya.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Benny Harianto Sihotang, pada wartawan, di ruang kerjanya, Rabu 26 Februari 2025. Menurutnya, dengan memiliki link yang ada, Bobby Nasution juga diharapkan bisa membawa anggaran dari pusat ke Sumatera Utara.
"Kami selaku kader Gerindra di daerah, sebagaimana digariskan oleh Bapak Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, terkait dengan swasembada, artinya pertanian, dimana pertanian tersebut tidak bisa berdiri sendiri, bukan hanya bibit dan juga bukan hanya pupuk, juga pengairan. Artinya, berbicara pengairan sawah adalah irigasi. Jadi, kita meminta kepada pemerintah pusat untuk dapat membangun irigasi, dam-dam baru atau bendungan-bendungan baru, untuk menyuplai air ke irigasi-irigasi untuk mengairi sawah-sawah."ucapnya.
Kemudian lanjut Benny, kita berharap ada nya anggaran dari pusat yang bisa ditarik oleh bapak Gubernur untuk pembangunan infrastruktur. Kita mendukung infrastruktur, seperti yang disampaikan kampanye-kampanye kemarin, ini kita harpakan bisa tuntas jalan mantap yang ada.
Contoh ada pulau Nias, atau di daerah-daerah terdekat seperti Jalan yang dari Kabupaten Toba tembus ke Kabupaten Labura, itu kita harpakan bisa tertembuskan. Kemudian, ada beberapa jalan-jalan di provinsi kita ini jalannya masih tanah. Jadi, kita harap adanya bantuan anggaran dari pusat untuk membangun jalan-jalan kita yang ada.
"Kami kader-kader Partai Gerindra di Sumut ini, mendukung dan mensuport secara penuh dan secara politis, pak Gubernur, bisa mengerjakan ini dengan baik. Dan, kita tetap mengawal pak Gubernur dalam menjalankan roda kepemimpinannya."tegas Benny.
Disinggung persoalan-persoalan di Sumut ini begitu kompleks,terutama persoalan pertanahan. Partai Gerindra sendiri sendiri berharap Bobby Nasution dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Dan, harapan kita, jangan ada lagi banyak korban-korban berjatuhan seperti contoh kasus di daerah Selambo Ex lahan PTPN II di daerah Amplas.
"Di daerah Selambo itu, setiap bulan ada saja memakan korban nyawa. Nah,..ini kita berharap persoalan di Selambo tersebut, bisa dituntaskan. Duduk bersama yang difasilitasi, dimotori oleh Pemprov Sumut, dalam hal ini pak Gubernur, ada BPN,ada PTPN, ada pengembang dan ada masyarakat. Didudukan saja, siapa pemilik sahnya."terangnya sembari menagaskan agar persoalan ini tidak berlarut-larut.
Kemudian lanjutnya, ada persoalan pertanahan di Register 40, ini sudah inkrah. Ini segera mungkin harus diambil oleh negara.
"Hal-hal tersebut khususnya persoalan pertanahan di Sumut ini banyak. Tapi yang pasti, kami berharap yang bisa memicu kompliks, bisa segera diselesaikanlah, agar tidak ada lagi korban-korban nyawa. Saya yakin dengan kepemimpinan Bobby Nasution, dengan niat yang baik, beliau bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Apalagi Bobby Nasution putra daerah asli Sumatera Utara. Kami dari Fraksi Gerindra mensupport habislah, apalagi beliau juga merupakan kader Partai Gerindra. sekali lagi, secara politik, kami pastikan, itu bisa kondusif, dan kami akan melakukan komunikasi dengan Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD Sumut ini, untuk bisa sama-sama melakukan pembangunan dibawah kepemimpinan pak Gubernur Bobby Nasution dan wakilnya pak Surya."paparnya.
Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra Luhut Simanjuntak juga menambahkan, daerah-daerah konflik seperti Selambo, Kelambir 5,Hamparan Perak dan Register 40, kalau bisa dituntaskan dan diberikan kepada masyarakat yang berhak, itukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya ada.
"Kalaulah tanah-tanah komflik itu diberikan kepada masyarakat, jelas ada PBB nya. Artinya, bila PBB nya ada, berarti ada sumber Pendapatan Daerah (PAD), khususnya untuk Pemprov Sumut. Nah, saat ini kondisinya menjadi tanah tak bertuan, tanah ada milik negara, tapi tidak ada penerimaan pendapatan atau PAD di situ. Jadi kalau sudah diselesaikan komfliknya, siapa yang berhak diserahkan, mana peruntukan untuk rakyat dan mana peruntukan untuk pengembang, sudah selasai. Sehingga PAD Pemprov Sumut naik.
