-->

Dinas Perkim Alokasikan Rp12 Miliar untuk Bedah 400 Unit RTLH di Sumut

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) mengalokasikan program bedah rumah sebanyak 400

Editor: PoskotaSumut.id author photo


MEDAN
– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) mengalokasikan program bedah rumah sebanyak 400 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2025. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp12 miliar.

Kepala Dinas Perkim Sumut, Hasmirizal Lubis, mengatakan program tersebut akan disalurkan ke 12 kabupaten/kota, yakni Simalungun, Batubara, Labuhanbatu Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias Utara, serta Kota Pematangsiantar.

“Alokasi 400 unit RTLH ini sudah diprogramkan untuk tahun 2025. Total anggaran setara Rp12 miliar dan akan didistribusikan ke 12 kabupaten/kota,” ujar Hasmirizal di Kantor Gubernur Sumut, Senin (22/9/2025).

Tetap Jalan di Tengah Efisiensi Anggaran

Hasmirizal menegaskan, program bedah rumah tetap berjalan meski pemerintah pusat meminta efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mencakup 13 item efisiensi.

“Terkait RTLH, kami mencoba mensimulasikan agar efisiensi tidak terlalu banyak. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, jadi program bedah rumah tetap harus dijalankan,” katanya.

Menurutnya, jumlah 400 unit RTLH yang dipertahankan pada 2025 merupakan hasil pembahasan dengan berbagai pihak.

“Alhamdulillah ini bisa dipahami dalam pembahasan, sehingga 400 unit tetap kita laksanakan. Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya kelompok berpenghasilan rendah,” jelasnya.

Belum Ada Laporan Progres 2025

Meski program tahun 2025 sudah dialokasikan, Hasmirizal mengakui hingga kini belum ada laporan resmi terkait capaian fisik bedah rumah tahun berjalan. Publik masih menunggu apakah program sudah berjalan di lapangan atau masih dalam tahap persiapan distribusi.

Hasmirizal menambahkan, pihaknya berkomitmen agar program ini tidak hanya mengejar target angka, tetapi juga benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Rumah layak huni adalah hak semua warga. Kami ingin memastikan program ini tepat sasaran dan bisa mengurangi kawasan kumuh secara bertahap,” pungkasnya.

Share:
Komentar

Berita Terkini