.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumatera Utara, Asren Nasution, mengungkapkan temuan mengejutkan terkait maraknya keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di sejumlah ruas jalan utama Kota Medan dan daerah lain di Sumut.
Menurut Asren, tidak semua orang yang tampak mengemis di jalanan berasal dari kelompok miskin atau terlantar.
“Kami baru bisa melakukan penanganan ketika mereka sudah masuk ke panti kami. Tapi kalau masih di pinggir jalan, itu ranahnya Satpol PP dan pemerintah kota atau kabupaten,” ujar Asren di Kantor Gubernur Sumut, Senin 13 Oktober 2025.
Setelah diserahkan ke Dinsos, kata Asren, pihaknya akan melakukan asesmen untuk memastikan apakah orang tersebut benar-benar layak disebut gepeng atau bukan.
Namun, dari hasil asesmen di sejumlah kasus, muncul temuan yang disebutnya mengejutkan.
“Mohon maaf, bisa jadi bukan gepeng, tapi intelijen. Jadi kami tidak bisa asal sorong atau langsung memasukkan semua orang ke panti tanpa verifikasi,” ucapnya dengan nada serius.
Pernyataan tersebut menimbulkan tanda tanya besar di publik: siapa yang dimaksud “intelijen”?
Belum diketahui apakah yang dimaksud adalah aparat resmi yang tengah melakukan pemantauan, atau pihak lain yang menggunakan modus mengemis untuk kepentingan tertentu.
Asren menegaskan, Dinas Sosial tidak bekerja sendiri dalam penanganan masalah sosial, termasuk kemiskinan ekstrem. Ia menyebut sejak 8 Maret 2024, Pemprov Sumut telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Persoalan kemiskinan bukan hanya domain Dinas Sosial. Semua OPD punya program pengentasan kemiskinan yang dikolaborasikan dalam satu meja agar bisa membahas fenomena sosial seperti ini secara komprehensif,” jelasnya.
Meski demikian, fenomena gepeng justru semakin banyak terlihat, terutama di simpang-simpang lampu merah dan pusat perbelanjaan Kota Medan.
Sebagian masyarakat menilai, bila benar ada “intelijen” di balik aktivitas pengemis, maka diperlukan langkah tegas dan transparan agar isu ini tidak hanya menjadi rumor yang menutupi lemahnya koordinasi antarinstansi dalam penanganan masalah sosial.
