.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menegaskan bahwa penanganan banjir di Kota Medan harus dimulai dari tingkat lingkungan. Politisi PDI Perjuangan itu mendorong Pemko Medan untuk memborongkan pekerjaan pembersihan drainase di setiap kelurahan sebagai langkah cepat mengurangi genangan saat hujan deras.
“Dulu sistem seperti ini yang dilakukan. Untuk penanganan banjir skala besar, harus melibatkan Pemerintah Pusat melalui BWS, Pemprov Sumut, dan Pemko Medan. Karena persoalan banjir juga menyangkut kondisi sungai yang melintasi Medan dan Deliserdang,” ujar Paul kepada wartawan di gedung DPRD Medan, Senin (3/11/2025).
Menurut Paul, banyak kelurahan di Medan kerap mengalami banjir meski tidak berada dekat sungai. Penyebab utamanya, kata dia, karena drainase di permukiman banyak yang tersumbat sampah sehingga air hujan tidak mengalir ke parit besar.
https://www.poskotasumut.id/2025/11/proyek-flood-way-sikambing-belawan.html
“Jika pengorekan drainase diborongkan, kita yakin persoalan banjir bisa berkurang signifikan,” tegasnya.
Paul menjelaskan, saat ini Pemko Medan telah menempatkan petugas P3SU di setiap kelurahan, namun jumlahnya hanya enam orang per kelurahan. Dengan keterbatasan personel dan panjangnya saluran drainase, mereka tidak mampu bekerja optimal melakukan pengorekan secara menyeluruh.
“Kalau pembersihan drainase diborongkan, P3SU tidak perlu dibubarkan. Mereka tetap diberdayakan untuk perawatan rutin. Dengan begitu, banjir di tingkat lingkungan bisa teratasi,” jelasnya.
Paul juga menyinggung banjir skala besar yang masih menunggu koordinasi antara pemerintah pusat, Pemprov Sumut, Pemko Medan, dan Pemkab Deliserdang. Ia menyebut, salah satu upaya jangka panjang adalah menunggu berfungsinya Proyek Lau Simeme yang disebut-sebut mampu membantu mengurangi banjir.
“Namun sambil menunggu itu, jangan diam. Kita harus tangani banjir yang bisa segera diatasi lewat anggaran Pemko Medan,” tegasnya.
Paul menambahkan, dalam pembahasan R-APBD Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung November ini, pihaknya akan mendorong agar anggaran pembersihan drainase dialokasikan di Dinas SDABMBK Kota Medan.
