.png "Author Photo"){kind=small}
SERDANG BEDAGAI --- Sekitar lebih seribuan siswa mulai tingkat TK,SD,SMP dan setingkat SMU di Perguruan Muhammadiyah dan Yayasan Addakwah di Desa Pon kecamatan Sei Bamban, kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) provinsi Sumatera Utara (Sumut) sejak Minggu lalu tidak mendapat jatah Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Padahal sebelumnya mereka rutin menerima jatah dari sejumlah dapur Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang ada dikecamatan Sei Bamban atau yang berdekatan dengan wilayah tersebut.
Hal ini dikeluhkan oleh sejumlah Wali murid kepada beberapa awak media, ketika menunggu anaknya pulang sekolah di pelataran parkir sekolah Muhammadiyah dan Yayasan Addakwah di Desa Pon,Selasa (18/11/2025) siang
"Kalau begini ada sistem Tebang Pilih kepada sekolah-sekolah di Desa Pon ini, apa mesti kami Mamak-mamak ini melakukan aksi unjuk rasa. ??. Jangan karena ada persaingan Dapur SPPG, para murid yang menjadi korban",ucap seorang Mamak-mamak yang mengaku warga Dusun 2 Desa Pon di kecamatan Sei Bamban kepada awak media ini di lokasi sekolah Addakwah.
Untuk memperjelas hal yang dialami Perguruan Muhammadiyah Desa Pon. Sejak 8 November 2025, ratusan siswanya juga tidak lagi menerima MBG.
Hal ini disampaikan oleh Kepala SMP Muhammadiyah Desa Pon, Sri Damayanti saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, menyebut penghentian itu karena pemerataan dan pemindahan dapur dari SPPG Rampah Kiri ke SPPG Polres Sergai.
“Alasannya mau dialihkan ke Polres, katanya pemerataan. Itu disampaikan pihak MBG, namanya Rico, Kepala SPPG di sebelah RM Cindelaras, yang sudah tutup itu” sebut Sri Damayanti.
Ia menambahkan, selama dua minggu pihaknya menerima jatah MBG dari SPPG Sei Buluh untuk jenjang SD (367 siswa), sementara SMP, SMA, dan SMK disuplai dari SPPG Rampah Kiri. Namun pasokan dihentikan sepihak melalui telepon,tanpa ada pencabutan perjanjian kerja sama yang sebelumnya ditanda tangani
“MOU kami belum dicabut, pihak SPPG Sei Buluh juga belum mengambil MOU yang kemarin,” katanya.
Hal yang sama juga dialami oleh ratusan siswa di Perguruan AD Dakwah Sei Bamban, pasokan MBG yang selama ini dikirim dari SPPG Sei Buluh - Sei Bamban mendadak dihentikan meski perjanjian kerja sama masih berlaku. Akibatnya, sebanyak 632 siswa mulai dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA kehilangan jatah konsumsi harian sejak 8 November 2025.
Bagian Tata Usaha AD Dakwah, Tifa Purnama Sari, mengungkapkan, penghentian dilakukan dengan alasan pemerataan serta rencana pengalihan pasokan ke dapur yang lebih dekat. Namun hingga kini belum ada pendataan dari dapur baru tersebut.
“Kemarin katanya kami masuk di Peringgan (SPPG Polres Sergai), tapi sampai sekarang belum ada pendataan. Mereka sudah mulai beroperasi, sudah antar-antar, tapi kami belum dapat. Sementara di dapur Sei Buluh nama kami sudah tidak ada,” ujar Tifa kepada sejumlah awak media di sekolah tersebut
Nasib yang sama dialami Perguruan Muhammadiyah Desa Pon. Sejak 8 November 2025, ratusan siswanya juga tidak lagi menerima MBG.
Kepala SMP Muhammadiyah Desa Pon, Sri Damayanti, menyebut penghentian itu karena pemerataan dan pemindahan dapur dari SPPG Rampah Kiri ke SPPG Polres Sergai.
“Alasannya mau dialihkan ke Polres, katanya pemerataan. Itu disampaikan pihak MBG, namanya Rico, Kepala SPPG di sebelah Cindelaras,” terang Sri Damayanti.
Ia menambahkan, selama dua minggu pihaknya menerima jatah MBG dari SPPG Sei Buluh untuk jenjang SD (367 siswa), sementara SMP, SMA, dan SMK disuplai dari SPPG Rampah Kiri. Namun pasokan dihentikan tanpa ada pencabutan perjanjian kerja sama.
“MOU kami belum dicabut, pihak SPPG juga belum mengambil MOU yang kemarin,” katanya.
Sementara itu, Kepala SPPG Sei Buluh, Yenni, membenarkan bahwa kedua perguruan itu tidak lagi mendapatkan MBG. Menurutnya, penghentian tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerataan kuota MBG di Kecamatan Sei Bamban.
“Di Kecamatan Sei Bamban sebelumnya ada tiga dapur. Per 10 November dilakukan pemerataan. Satu dapur harus 2.500 peserta didik,” jelasnya.
Dengan pembagian baru, SPPG Sei Buluh kini hanya melayani 28 sekolah, tanpa sekolah Yayasan AdDakwah dan Muhammadiyah.
Kedua sekolah tersebut nantinya akan dialihkan ke dua dapur baru, yang sedang beroperasi di Sei Bamban.
Yenni menegaskan, proses pemerataan dilakukan berdasarkan data dari Kapokcam BGN Sei Bamban, Sahat Sitorus.
“Pemerataan ini berdasarkan data dari Kapokcam atas nama Sahat Sitorus,” ungkapnya.
Kepala Kelompok Kecamatan ( Kapokcam) BGN Sei Bamban,Sahat Sitorus yang dihubungi melalui nomor telepon 0852 6266 xxxx baik ditelepon langsung dan melalui WA,tidak menjawab alias bungkam.
Begitu juga dengan Kepala BGN Korwil kabupaten Sergai,Nurhasanah dengan nomor 0895 1328 xxxx juga bungkam alias membisu.
Kedua pejabat yang berwenang dari Badan Gizi Nasional ( BGN) dalam mengkalifikasi masalah MBG,tidak mau menjawab konfirmasi awak media.
Bahkan, beberapa awak media menyebut kalau kantor BGN kabupaten Sergai dan BGN Pokcam juga macam Layang-layang karena tak beralamat kantor. ( biet )
