.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Keputusan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menjalani pengobatan ke luar negeri menuai sorotan tajam dari anggota DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung.
Kepada wartawan, Minggu (17/5/2026), Henry Jhon menilai langkah Rico Waas berobat ke luar negeri menjadi bukti pelayanan kesehatan di Medan belum sepenuhnya meyakinkan.
Menurut politisi PSI tersebut, selama menjabat Wali Kota Medan, Rico Waas kerap menyampaikan bahwa pelayanan rumah sakit di Kota Medan sudah cukup baik dan mengimbau masyarakat agar tidak perlu lagi berobat ke luar negeri.
Namun, kata Henry Jhon, keputusan Rico Waas justru memunculkan kontradiksi di tengah masyarakat.
“Bagaimana pula warga Medan percaya pelayanan rumah sakit di Medan sudah prima, sementara wali kotanya sendiri berobat ke luar negeri,” ujar Henry Jhon.
Mantan Ketua DPRD Medan dua periode itu mengaku menyesalkan sikap Rico Waas. Ia menilai seorang kepala daerah seharusnya mampu memberikan contoh kepada masyarakat, terutama terkait kepercayaan terhadap layanan kesehatan di daerah yang dipimpinnya.
“Kalau memang pelayanan kesehatan di Medan sudah bagus, ya harus dibuktikan juga. Jangan masyarakat diminta percaya, tetapi pemimpinnya justru memilih berobat ke luar negeri,” katanya.
Selain menyoroti persoalan pelayanan kesehatan, Henry Jhon juga mengkritik komunikasi Rico Waas terkait keberangkatannya ke luar negeri. Ia menyayangkan adanya tudingan bahwa Rico Waas meninggalkan wilayah tugas tanpa berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara sebagai atasan langsung kepala daerah.
Menurutnya, komunikasi dengan pimpinan daerah sangat penting demi menjaga harmonisasi pemerintahan.
“Komunikasi itu sangat penting, apalagi dengan pimpinan di atasnya. Harusnya melapor dulu kepada gubernur,” sebutnya.
Henry Jhon menambahkan, hubungan komunikasi yang baik antara Wali Kota Medan dengan Gubernur Sumut maupun DPRD Medan akan berdampak positif terhadap kelancaran pembangunan Kota Medan.
“Bukan hanya dengan gubernur, komunikasi dengan DPRD juga perlu diharmoniskan demi kelancaran pembangunan Kota Medan. Selama ini komunikasi dengan DPRD Medan masih belum optimal,” pungkasnya.
