MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berencana memberikan insentif tambahan kepada kepala desa yang lulus dan memperoleh sertifikat Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana hingga ke tingkat desa, terutama menghadapi ancaman banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya.
"Kita akan beri insentif kepada kepala desa yang dinyatakan lulus dan bersertifikat. Bila kita tidak bisa mencegah terjadinya bencana, paling tidak kita harus bisa menyelamatkan jiwa," ujar Bobby Nasution usai membuka Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air Basarnas di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (9/6/2026).
Menurut Bobby, pengalaman sejumlah bencana yang melanda Sumatera Utara sepanjang akhir tahun 2025 menunjukkan pentingnya kapasitas aparatur desa dalam menghadapi kondisi darurat.
Ia mencontohkan salah satu desa di Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdampak banjir dan longsor cukup parah. Meski lebih dari separuh wilayah desa mengalami kerusakan, tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
"Lebih dari setengah wilayahnya terdampak banjir dan longsor, tetapi tidak ada korban jiwa. Ketika saya bertanya kepada kepala desanya, ternyata beliau pernah mengikuti pelatihan dari Basarnas dan menerapkan pengetahuan itu saat bencana terjadi," katanya.
Bobby menilai pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa pelatihan kebencanaan yang diberikan kepada aparatur desa memiliki manfaat besar dalam menyelamatkan masyarakat saat terjadi keadaan darurat.
Karena itu, ia berharap semakin banyak kepala desa di Sumatera Utara yang mengikuti pelatihan serupa sehingga mampu menjadi garda terdepan dalam penanganan awal bencana di wilayah masing-masing.
Basarnas Akui Keterbatasan Personel
Sementara itu, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menegaskan bahwa penanganan kedaruratan bencana tidak mungkin dilakukan oleh Basarnas seorang diri.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah, aparat desa, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat respons terhadap bencana.
"Kami sadar tidak bisa bekerja sendiri. Personel Basarnas saat ini sekitar 6.500 orang, sementara kebutuhan ideal untuk seluruh Indonesia mencapai 29 ribu personel. Karena itu kami terus membangun sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga perangkat desa," ujar Syafii.
Ia menyebut perangkat desa memiliki peran strategis karena menjadi pihak yang pertama mengetahui dan menghadapi kondisi darurat di lapangan ketika bencana terjadi.
Perkuat Kesiapsiagaan Desa
Program pelatihan yang digelar Basarnas tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam melakukan pencarian, pertolongan, evakuasi, serta penanganan awal korban pada situasi darurat, khususnya di wilayah perairan dan daerah rawan banjir.
Dengan adanya insentif bagi kepala desa yang berhasil menyelesaikan pelatihan dan memperoleh sertifikasi, Pemprov Sumut berharap kesadaran serta partisipasi aparatur desa dalam program mitigasi bencana semakin meningkat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus, Kepala Pusat Pelatihan SDM Basarnas Anggit Mulyo Santoso, Sultan Deli XIV Tuanku Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah, perwakilan bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, pimpinan OPD terkait, serta jajaran Basarnas RI.
