.png "Author Photo"){kind=small}
MEDAN – Anggota Komisi IV DPRD Medan dari Fraksi PKS, Datuk Iskandar Muda, mengingatkan agar pembangunan proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) tidak menimbulkan beban baru bagi keuangan daerah maupun masyarakat.
Menurut Datuk, pemerintah harus memastikan seluruh skema pembiayaan proyek berjalan transparan dan tidak berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah, baik pada tahap pembangunan maupun operasional di masa mendatang.
"Kami berharap proyek PSN ini tidak membebani APBD Kota Medan. Pemerintah harus terbuka terkait seluruh proses pembiayaan sehingga tidak mengganggu program pembangunan lainnya yang juga menjadi kebutuhan masyarakat," kata Datuk kepada wartawan di Medan, Rabu (10/6/2026).
Ia juga menyoroti minimnya pelibatan DPRD Medan dalam proses perencanaan proyek transportasi massal tersebut. Padahal, menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran yang seharusnya dilibatkan sejak awal pembahasan.
"Yang menjadi pertanyaan, DPRD Medan tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan maupun penganggaran. Kami tidak pernah diundang untuk memberikan masukan. Tahu-tahu proyek sudah berjalan dan dieksekusi. Ke depan komunikasi dan koordinasi harus lebih baik," ujarnya.
Dukung Transportasi Modern, Kritik Dampak Lingkungan
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Datuk menegaskan pihaknya mendukung upaya pemerintah menghadirkan sistem transportasi massal modern di Kota Medan.
Menurutnya, BRT berpotensi menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi sekaligus memperbaiki tata kelola transportasi perkotaan.
"Pada prinsipnya kami mendukung pembangunan transportasi massal. Ini langkah yang baik untuk masa depan Kota Medan," katanya.
Namun demikian, ia menilai terdapat sejumlah dampak yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait penebangan pohon di sejumlah ruas jalan yang menjadi jalur pembangunan BRT.
Menurut Datuk, komitmen pemerintah untuk melakukan penanaman kembali pohon tidak serta-merta mampu menggantikan fungsi ekologis pohon-pohon besar yang telah tumbuh selama puluhan tahun.
"Pohon yang sudah puluhan tahun memberikan keteduhan tidak bisa digantikan dalam waktu singkat. Menanam kembali memang penting, tetapi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembalikan fungsi ekologis seperti sebelumnya," ujarnya.
Ia menilai perubahan lanskap kota akibat berkurangnya pohon peneduh akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Medan dalam beberapa tahun mendatang.
Soroti Kemacetan dan Nasib Pengemudi Angkot
Selain persoalan lingkungan, Datuk juga menyoroti dampak langsung yang saat ini dirasakan masyarakat berupa kemacetan lalu lintas di sejumlah titik proyek.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan manajemen lalu lintas dan rekayasa jalan dilakukan secara optimal agar aktivitas masyarakat tidak terganggu selama proses pembangunan berlangsung.
"Efek yang dirasakan masyarakat saat ini adalah kemacetan di lokasi pengerjaan proyek. Ini harus diantisipasi dengan pengaturan lalu lintas yang baik agar tidak semakin membebani warga," katanya.
Datuk juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan nasib para pengemudi angkutan kota (angkot) dan pelaku usaha transportasi konvensional yang berpotensi terdampak oleh hadirnya sistem transportasi massal baru.
Menurutnya, modernisasi transportasi harus dibarengi dengan kebijakan transisi yang adil sehingga tidak menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi baru.
"Jangan sampai program yang sebenarnya baik justru mengorbankan banyak pihak. Pengemudi angkot harus mendapatkan perhatian melalui integrasi layanan, pelatihan, atau peluang pekerjaan baru agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian," tegasnya.
Keberhasilan BRT Harus Menyeluruh
Datuk menilai keberhasilan proyek BRT tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara pembangunan, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
"Pembangunan transportasi massal harus menjadi solusi bersama. Lingkungan tetap terjaga, ekonomi masyarakat tidak terpuruk, dan dampak sosial dapat diminimalkan. Dengan perencanaan yang matang, BRT bisa menjadi kebanggaan Kota Medan tanpa meninggalkan persoalan baru di kemudian hari," pungkasnya.
.jpeg)
