Mengapa Harus Don Dasco Menjadi Mendagri?

Oleh Firdaus 

Pintu gerbang rumah besar itu selalu riuh. Banyak orang datang dan pergi, membawa beragam kepentingan, tetapi irama di dalamnya tetap mengikuti satu ketukan dirigen.

Belakangan, ketika obrolan di kedai kopi mulai beralih pada desas-desus tentang "geliat bayang-bayang sang mantan", muncul satu pertanyaan yang mengemuka di berbagai ruang diskusi politik: mengapa harus Sufmi Dasco Ahmad menjadi Menteri Dalam Negeri?

Seorang kawan lama dengan dahi berkerut bahkan buru-buru menyodorkan telepon genggamnya. Ia meminta agar rekam jejak digital tokoh tersebut diperiksa ulang. Tuduhan dan spekulasi yang beredar di media sosial memang kerap menjadi konsumsi publik. Namun, dalam politik, tidak semua yang ramai otomatis menjadi kenyataan.

Sejarah menunjukkan banyak tudingan politik yang pada akhirnya menguap begitu saja. Tetapi dalam lanskap politik Jakarta, rumor sering kali menjadi penanda adanya pergeseran arah angin kekuasaan. Ia mungkin tidak selalu benar, namun jarang hadir tanpa sebab.

Di balik struktur kokoh Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad bukanlah figur biasa. Sebagai Ketua Harian partai, ia berada di salah satu titik paling strategis dalam mesin politik yang mengantarkan Prabowo Subianto ke puncak kekuasaan.

Dalam berbagai percakapan politik, Dasco sering dipandang sebagai sosok yang memiliki kemampuan menghubungkan beragam kepentingan, mulai dari partai, parlemen, aktivis, hingga kelompok-kelompok strategis lainnya. Kemampuan inilah yang membuat namanya kerap disebut dalam berbagai skenario politik nasional.

Sebagian analis bahkan menilai bahwa jika terjadi dinamika politik besar di masa depan, Dasco merupakan salah satu figur yang memiliki kapasitas untuk menjaga stabilitas koalisi pemerintahan. Pandangan tersebut tentu merupakan analisis politik, bukan sebuah kepastian.

Kekuatan politik Dasco dinilai bertumpu pada sejumlah faktor.

Pertama, aspek hukum. Pengalamannya di Komisi III DPR RI serta keterlibatannya dalam Mahkamah Kehormatan Dewan membuatnya memiliki jaringan yang luas di lingkungan penegak hukum.

Kedua, struktur partai. Sebagai Ketua Harian Gerindra, ia berada pada posisi yang memungkinkan koordinasi politik berjalan dari tingkat pusat hingga daerah.

Ketiga, jaringan aktivis. Dasco dikenal memiliki komunikasi yang cukup baik dengan berbagai kelompok masyarakat sipil dan organisasi pergerakan.

Keempat, relasi korporasi. Dalam dunia usaha dan kebijakan publik, ia dianggap memiliki jejaring yang luas sehingga mampu menjembatani berbagai kepentingan strategis.

Kelima, posisi di DPR RI. Sebagai pimpinan DPR, ia memiliki akses yang kuat dalam proses pembahasan dan pengawalan berbagai kebijakan nasional.

Keenam, hubungan dengan media. Kemampuannya membangun komunikasi dengan berbagai kalangan media dinilai menjadi salah satu modal penting dalam membentuk dan menjaga persepsi publik.

Ketujuh, pengalaman bisnis. Latar belakang profesional di bidang usaha dan hukum memberinya pemahaman mengenai dinamika ekonomi dan pengelolaan organisasi.

Kedelapan, kaderisasi. Dasco juga dinilai aktif mendorong munculnya generasi baru kader politik yang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan Indonesia menuju 2045.

Kesembilan, aspek hukum personal. Hingga saat ini, berbagai tudingan yang pernah diarahkan kepadanya belum berujung pada putusan hukum yang menyatakan dirinya bersalah. Dalam prinsip negara hukum, setiap orang tetap harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada akhirnya, pertanyaan apakah Dasco layak menjadi Menteri Dalam Negeri bukan hanya soal kedekatan politik atau kekuatan jaringan. Pertanyaan itu akan selalu kembali pada ukuran yang lebih mendasar: kapasitas, integritas, kemampuan manajerial, serta sejauh mana ia mampu menjaga stabilitas pemerintahan dan memperkuat demokrasi Indonesia.

Politik adalah soal kemungkinan. Dan dalam politik Indonesia hari ini, nama Sufmi Dasco Ahmad tampaknya masih menjadi salah satu variabel yang sulit diabaikan.

Catatan redaksional: jika tulisan ini akan dipublikasikan di media massa, saya sarankan menghilangkan atau melunakkan sejumlah klaim mengenai pengaruh terhadap aparat hukum, BUMN, media, maupun skenario suksesi kekuasaan yang tidak disertai data atau sumber yang dapat diverifikasi. Itu akan membuat opini lebih kuat secara jurnalistik dan lebih aman secara hukum.